.webp)
Hal ini menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa yang mengkritik PT Pertamina (Persero) kalah dengan AKR dan SPN dalam mendistribusikan BBM subsidi. Dua perusahaan swasta itu sudah menggunakan sistem informasi teknologi (IT) sedangkan Pertamina belum.
Vice President Comunication Corporate PT Pertamina, Ali Mundakir mengatakan kurang tepat Pertamina dibandingkan dengan badan usaha seperti PT AKR Corporindo atau PT Surya Parna Niaga (SPN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ali, Pertamina merupakan BUMN yang tidak hanya berfokus pada mencari keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan ketahanan energi dalam negeri, pendistribusian BBM subsidi hingga pelosok daerah.
"Kenapa tidak pas pembandingnya, karena kita ini BUMN yang tidak hanya berfokus pada hanya mencari keuntungan saja, tetapi pertimbangan lain, tanggung jawab kami sebagai BUMN juga adalah menjaga security energy seperti penyediaan stok BBM, pendistribusian BBM dan gas (LPG) ke seluruh Indonesia," ujar Ali.
Sementara badan usaha lainnyaa seperti AKR dan SPN kata Ali, tidak melakukan hal itu. Ali menegaskan sangat wajar jika mereka punya kewajiban untuk betul-betul investasi IT untuk pengawasan dan penyaluran BBM subsidi.
"Adakah badan usaha tersebut (SPN dan AKR) membangun kilang? Pertamina punya, adakah mereka diwajibkan menjaga stok BBM subsidi untuk ketahanan energi negara ini? Pertamina wajib jaga 20 hari, punya depo mereka? Pertamina punya," tegas Ali.
Ia menegaskan kurang pas jika Pertamina harus dibandingkan dengan badan usaha lain tersebut.
"Seharusnya ketika kita ingin meliberalisasikan sektor ini dan ketika ada pemain lain masuk, harusnya ada memberi nilai tambah, khususnya ketahanan energi negeri ini, bukannya merebutkan kue yang sudah ada saat ini. Contoh ketika Pertamina mau masuk ke Malaysia, kita harus bangun kilang, sementara mereka yang masuk saat ini bagaimana," tandasnya.
(rrd/hen)
