Sindir ESDM, Kemenkeu: Tekan Konsumsi BBM Subsidi Tak Bisa Cuma Imbauan

Jakarta - Jumlah anggaran subsidi BBM saat ini mencapai ratusan triliun rupiah dan volume konsumsinya membengkak. Kementerian ESDM tak bisa cuma mengimbau saja.

"Nggak bisa kalau imbauan, itu nggak ada tanggung jawabnya, artinya nggak ada expected output-nya," ujar Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jakarta, Senin (7/1/2013).

Selama ini memang Kementerian ESDM yang bertugas mengendalikan konsumsi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak membengkak dari kuota yang ditetapkan. Namun Kementerian Keuangan menilai, Kementerian ESDM belum berhasil menahan subsidi karena volume konsumsi terus bertambah.

"Kalau ternyata volume berlebih, berarti kebijakan nggak efektif," jelasnya.

Ia cukup menyayangkan program kebijakan pengendalian BBM bersubsidi yang sering dibunyikan tak ada hasil. Negara mesti mengeluarkan anggaran yang cukup besar sehingga sangat memberatkan fiskal. Memang, Kementerian ESDM belum membuat terobosan yang tegas untuk menahan laju subsidi BBM.

Sampai saat ini hanya larangan penggunaan BBM subsidi oleh mobil dinas dan pertambangan serta perkebunan saja. Namun kebijakan tersebut belum berhasil menekan volume konsumsi BBM subsidi yang melewati kuota pada tahun lalu. Dari kuota awal 40 juta kiloliter (KL), realisasi konsumsi BBM subsidi 'jebol' hingga 45 juta KL.

Bambang juga mengatakan, Kementerian ESDM harus memutar otak untuk mengeluarkan kebijakan pengendalian konsumsi BBM subsidi. Karena, kebijakan sebelumnya tak menunjukan hasil yang signifikan.

"Jadi mereka harus keluarkan paket kebijakan pengaturan, pembatasan yang terukur dan jelas targetnya," ungkap Bambang.

Bambang menuturkan, kebijakan fiskal akan selalu berada di belakang kebijakan sektor itu sendiri, atau dalam hal ini energi. Dalam prosesnya, kebijakan fiskal akan membantu, jika kebijakan energi mengalami kegagalan.

"Karena kebijakan yang paling penting adalah kebijakan di sektor itu sendiri, di sektor riil, termasuk di BBM dan listrik itu kebijakan energinya. Jadi kebijakan energi di depan, kebijakan fiskal di belakang. Kalau kebijakan energinya nggak bisa jalan, baru fiskalnya yang turun," paparnya.

Kasus yang selama ini terjadi, lanjut Bambang, kebijakan energi selalu terlihat pasrah dan berserah kepada kebijakan fiskal. Sehingga, karena dianggap berbahaya fiskal serasa tidak punya pilihan lain. Contohnya pada penambahan kuota BBM bersubsidi pada tahun lalu.

"Bukan berarti kebijakan energinya bisa tenang-tenang saja, toh nanti ada fiskal, itu yang berbahaya. Karena kita kan nggak punya pilihan. Bisa mengancam bujet atau kita terpaksa menaikkan harga, padahal harusnya itu terakhir. Jadi kita ingin di depan ini kebijakan energinya jelas," cetus Bambang.

(dnl/dnl)