Mobil Baru Tak Malu 'Minum' Bensin Premium Untuk Orang Miskin di SPBU

Mobil Baru Tak Malu 'Minum' Bensin Premium Untuk Orang Miskin di SPBU

Herdaru Purnomo - detikFinance
Senin, 14 Jan 2013 10:45 WIB
Mobil Baru Tak Malu Minum Bensin Premium Untuk Orang Miskin di SPBU
Jakarta -

Pemerintah tengah dipusingkan oleh jebolnya anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. Di sisi lain, masyarakat golongan menengah ke atas masih santai 'minum' bensin premium yang pada dasarnya ditujukan untuk golongan tidak mampu.

Pantauan detikFinance Senin (14/1/2013) di SPBU 34-13414 Pasar Gembrong, Jakarta masih banyak mobil-mobil mewah bahkan mobil baru keluaran tahun 2012 yang mengisi bahan bakarnya dengan premium.

Sebut saja All New Honda City keluaran tahun 2012 sampai KIA Sportage mengantre di dispenser yang khusus untuk bahan bakar jenis premium. Bahkan sejenis mobil Nissan Evalia yang baru saja keluar-pun ikutan mengisi premium.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Subsidi memang sudah salah sasaran. Berdasarkan data terbaru 2013, Direktorat Pemasaran dan Niaga Pertamina saat ini 97% kendaraan bermotor (roda dua dan empat) di Indonesia khususnya berteknologi baru masih menggunakan Premium atau BBM subsidi. Padahal komponen kendaraanya sudah tidak cocok lagi menggunakan BBM Premium.

"Lebih dari 97% kendaraan bermotor saat ini masih menggunakan Premium," jelas laporan Fuel Retail Marketing Direktorat Pemasaran & Niaga Pertamina.

Padahal mayoritas kendaraan saat ini sudah harus menggunakan Pertamax. "Padahal mayoritas kendaraan saat ini sudah harus menggunakan Pertamax dan secara teknologi dan kualitas kompoten sudah tidak cocok menggunakan Premium," jelas laporan tersebut.

Apalagi saat ini Pertamina sudah menyediakan bahan bakar yang sudah sesuai dengan teknologi dan kualitas komponen kendaaraan saat ini. "Pertamax dan Pertamax Plus yang ada saat ini sudah setara Euro 3 dan sudah diinjeksi additive (memenuhi standar detergency WWFC kategori 4)," tambah Pertamina.

Sementara, beban subsidi untuk bahan bakar saat ini sebesar kurang lebih Rp 200 triliun per tahun dan sudah sangat membebani negara.

(dru/dnl)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads