Barangnya Ada, Kenapa Dilarang Beli BBM Subsidi?

Jakarta - Menteri ESDM Jero Wacik berulangkali mengimbau agar orang kaya dan mampu tidak beli BBM subsidi. Namun BBM subsidi masih bebas disediakan di SPBU. Kenapa masyarakat harus disalahkan membeli BBM subsidi?

Wakil Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, BBM subsidi disediakan dan dijual oleh negara lewat SPBU untuk masyarakat, kenapa harus disalahkan ketika ada masyarakat, termasuk pemilik mobuil pribadi, membeli BBM subsidi?

"Barangnya disediakan negara dan ada, kenapa harus disalahkan ketika masyarakat membeli BBM subsidi?" kata Komaidi di Jakarta, Senin (14/1/2013).

Jika memang pemerintah ingin melarang orang kaya atau pemilik mobil baru membeli BBM susbdi, pemerintah bisa tegas melarang dengan membuat aturan.

"Ya kalau mau tegas, ya pemerintah harusnya berani membuat aturan yang isinya melarang orang kaya atau mobil baru beli BBM subsidi. Tapi nyatanya pemerintah sendiri yang tidak tegas, kenapa masyarakatnya disalahkan beli BBM subsidi?" cetus Komaidi.

Pantauan detikFinance hari ini di SPBU 34-13414 Pasar Gembrong, Jakarta masih banyak mobil-mobil mewah bahkan mobil baru keluaran tahun 2012 yang mengisi bahan bakarnya dengan premium.

Sebut saja All New Honda City keluaran tahun 2012 sampai KIA Sportage mengantre di dispenser yang khusus untuk bahan bakar jenis premium. Bahkan sejenis mobil Nissan Evalia yang baru saja keluar-pun ikutan mengisi premium.

Subsidi memang sudah salah sasaran. Berdasarkan data terbaru 2013, Direktorat Pemasaran dan Niaga Pertamina saat ini 97% kendaraan bermotor (roda dua dan empat) di Indonesia khususnya berteknologi baru masih menggunakan Premium atau BBM subsidi. Padahal komponen kendaraanya sudah tidak cocok lagi menggunakan BBM Premium.

"Lebih dari 97% kendaraan bermotor saat ini masih menggunakan Premium," jelas laporan Fuel Retail Marketing Direktorat Pemasaran & Niaga Pertamina.

Padahal mayoritas kendaraan saat ini sudah harus menggunakan Pertamax. "Padahal mayoritas kendaraan saat ini sudah harus menggunakan Pertamax dan secara teknologi dan kualitas kompoten sudah tidak cocok menggunakan Premium," jelas laporan tersebut.

Apalagi saat ini Pertamina sudah menyediakan bahan bakar yang sudah sesuai dengan teknologi dan kualitas komponen kendaaraan saat ini. "Pertamax dan Pertamax Plus yang ada saat ini sudah setara Euro 3 dan sudah diinjeksi additive (memenuhi standar detergency WWFC kategori 4)," tambah Pertamina.

Sementara, beban subsidi untuk bahan bakar saat ini sebesar kurang lebih Rp 200 triliun per tahun dan sudah sangat membebani negara.

(rrd/dnl)