"Itu kalau bisa semester 1 ini, sebelum semester 2 mulai pokoknya," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis kepada detikFinance, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2013)
Menurut Harry, jika masuk ke semester II-2013, muatan politik akan semakin kencang karena makin mendekati pemilu. Ini bakal membuat pemerintah semakin kesulitan mengambil kebijakan kenaikan harga BBM subsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku tidak akan menahan jika memang kenaikan harga BBM subsidi mesti terjadi. Asalkan sesuai dengan indikator, seperti jebolnya kuota BBM bersubsidi.
"Kalau terjadi (over kuota) kami sampaikan tadi bahwa mungkin tidak bisa ditahan, harus dilakukan penyesuaian harga BBM," ungkap Agus di kesempatan yang sama.
Selain itu, lanjutnya juga akan menjadi pertimbangan seperti harga minyak dunia, nilai tukar rupiah dan lifting minyak. Jika sesuai dengan harapan pemerintah, mungkin saja tidak ada kenaikan BBM.
"Mungkin saja bisa terjadi kondisi harga minyak dunia menurun atau lifting minyak kita meningkat atau nilai tukar kita menguat. Nah faktor itu tentu kita harus perhatikan tapi yang paling utama BBM bersubsidi jangan melampaui 46 juta kiloliter (KL)," tutup Agus.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mendorong harga BBM subsidi segera dinaikkan minimal menjadi Rp 6.000/liter. Jika ini terjadi maka anggaran subsidi BBM bisa hemat Rp 56 triliun.
"Kalau harga BBM subsidi dinaikan langsung Rp 1.500/liter atau menjadi Rp 6.000/liter maka negara bisa menghemat Rp 56 triliun dari subsidi BBM," kata Rudi.
Jika kenaikan ini dirasa berat, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai yang punya wewenang menaikkan harga BBM subsidi, bisa menyicil kenaikan harga tersebut tiap 3 bulan Rp 500/liter. Mekanisme kenaikan tiap 3 bulan ini sudah dilakukan untuk tarif dasar listrik (TDL).
"Tapi kalau naik langsung berat bagi masyarakat, bisa dicicil Rp 500 per liter per triwulan, dengan cara tersebut pemerintah dapat menghemat Rp 40-45 triliun per tahun," kata Rudi.
Hasil penghematan tersebut, ujar Rudi, bisa digunakan Pemerintah untuk membangun infrastruktur lainnya seperti jalan, sekolah, jembatan, dan sarana kesehatan.
"Penghematannya bisa kita buat bangun jembatan, jalan, rumah sakit, dari pada triliunan rupiah dibakar begitu saja," tandas Rudi.
(dnl/dnl)











































