BBM Subsidi Terancam 'Jebol', Ini Jawaban Jero Wacik

Jakarta - Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sudah semakin menguat. Beberapa indikator yang ditancapkan pemerintahpun terlihat mendekati, salah satunya adalah prediksi jebolnya kuota BBM bersubsidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik meminta semua pihak tenang. Karena sekarang baru memasuki Januari, sehingga langkah pengendalian konsumsi BBM subsidi bisa dilakukan.

"Ya nantilah. Orang masih Januari, kok melebihi," ujar Jero di kantornya, Jakarta, Selasa (15/1/2013)

Jero mengaku masih optimistis lewat program pengendalian, kuota BBM subsidi 46 juta kiloliter (KL) bisa mencukupi. Ia menegaskan, kenaikan hanya akan terjadi jika ada sesuatu ekstrem.

"Ya harus kita lihat. Kan saya sudah katakan kalau tak ada sesuatu yang ekstrem, misal pertumbuhan ekonomi baik, investasi baik, mungkin tak perlu naik," tambahnya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelumnya mengaku tidak akan menahan jika memang kenaikan harga BBM subsidi mesti terjadi. Asalkan sesuai dengan indikator, seperti jebolnya kuota BBM bersubsidi.

"Kalau terjadi (over kuota) kami sampaikan tadi bahwa mungkin tidak bisa ditahan, harus dilakukan penyesuaian harga BBM," ungkap Agus di kesempatan yang sama.

Selain itu, lanjutnya juga akan menjadi pertimbangan seperti harga minyak dunia, nilai tukar rupiah dan lifting minyak. Jika sesuai dengan harapan pemerintah, mungkin saja tidak ada kenaikan BBM.

"Mungkin saja bisa terjadi kondisi harga minyak dunia menurun atau lifting minyak kita meningkat atau nilai tukar kita menguat. Nah faktor itu tentu kita harus perhatikan tapi yang paling utama BBM bersubsidi jangan melampaui 46 juta kiloliter (KL)," tutup Agus.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mendorong harga BBM subsidi segera dinaikkan minimal menjadi Rp 6.000/liter. Jika ini terjadi maka anggaran subsidi BBM bisa hemat Rp 56 triliun.

"Kalau harga BBM subsidi dinaikan langsung Rp 1.500/liter atau menjadi Rp 6.000/liter maka negara bisa menghemat Rp 56 triliun dari subsidi BBM," kata Rudi.

Jika kenaikan ini dirasa berat, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai yang punya wewenang menaikkan harga BBM subsidi, bisa menyicil kenaikan harga tersebut tiap 3 bulan Rp 500/liter. Mekanisme kenaikan tiap 3 bulan ini sudah dilakukan untuk tarif dasar listrik (TDL).

"Tapi kalau naik langsung berat bagi masyarakat, bisa dicicil Rp 500 per liter per triwulan, dengan cara tersebut pemerintah dapat menghemat Rp 40-45 triliun per tahun," kata Rudi.

Hasil penghematan tersebut, ujar Rudi, bisa digunakan Pemerintah untuk membangun infrastruktur lainnya seperti jalan, sekolah, jembatan, dan sarana kesehatan.

"Penghematannya bisa kita buat bangun jembatan, jalan, rumah sakit, dari pada triliunan rupiah dibakar begitu saja," tandas Rudi.

(dnl/dnl)