"Sebenarnya kalau menuntut porsi sebesar itu (50%) saya kasihan ke daerah," kata Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dikutip Jumat (18/1/2013).
Dikatakan Rudi, anggaran daerah akan lebih baik jika digunakan untuk membangun, bukan untuk investasi di sektor hulu migas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rudi mencontohkan, tahun lalu Total E&P Indonesie yang menjadi operator Blok Mahakam, mengaluarkan investasi Rp 23 triliun. Apabila daerah diberikan 10% saja porsi saham, artinya daerah harus menyediakan dana Rp 2,3 triliun per tahun.
"Yang ditakutkan, kalau eksplorasinya gagal Rp 2,3 triliun itu habis, tidak diganti. Dana Rp 2,3 triliun untuk bangun daerah itu besar sekali, bisa bangun macam-macam. Lebih baik perjuangkan dana bagi hasil migas lebih besar, itu lebih baik, tanpa keluar duit tapi dapat hasil besar," jelas Rudi.
(rrd/dnl)











































