Tak Hadir Rapat Inefisiensi PLN, Dahlan Iskan 'Diserang' Anggota DPR

Jakarta - Hari ini Komisi VII DPR melakukan rapat membahas verifikasi inefisiensi PLN Rp 37,6 triliun pada 2009-2010. Namun pembahasannya malah melebar ke dugaan pencurian listrik di Gedung Graha Pena, Surabaya milik Dahlan Iskan.

"Saya ingin meminta penjelasan mantan Dirut PLN Fahmi Mochtar, Dirut PLN Nur Pamudji, benarkah isi tulisan tabloid Sapu Jagat yang tadi saya berikan, benarkah Graha Pena mencuri listrik? Kalau benar ternyata kita telah memiliki seorang menteri yang pernah mencuri listrik," kata Anggota Komisi VII dari Fraksi PAN Alimin Abdullah dalam rapat dengan Kementerian ESDM, PLN, Pertamina, dan SKK Migas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Pembahasan inefisien PLN ini memang tak kunjung usai,dan entah muaranya ke mana. Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menjadi sasaran karena dianggap harus bertanggung jawab atas inefisiensi karena saat itu menjabat Dirut PLN, tak mau lagi menghadiri rapat tersebut.

Hari ini, Anggota DPR membahas soal dugaan adanya pencurian listrik di Gedung Graha Pena, Surabaya yang menjadi kantor pusat Jawa Pos milik Dahlan Iskan.

Namun, mantan Dirut PLN Fahmi Mochtar mengatakan tiap hari PLN melakukan operasi penertiban listrik (OPAL). Dirinya tidak bisa memastikan apakah ada pelanggaran di Graha Pena.

"Dan setiap hari ditemukan puluhan bahkan ratusan pelanggaran, tidak menutup kemungkinan Graha Pena juga kena OPAL, tapi sangat sulit saya bisa pastikan apakah Graha Pena melakukan pelangaran, karena saya bukan dalam tataran penertiban OPAL tersebut," kata Fahmi.

Namun dijelaskan Dirut PLN Nur Pamudji, tuduhan pencurian listrik yang dilakukan Graha Pena tidak benar. Yang ada hanyalah kekurangan bayar listrik. "Graha Pena hanya kurang bayar," kata Nur Pamudji.

Kenapa kurang bayar? Kata Nur Pamudji, pada saat itu terjadi kerusakan kabel di Gardu PLN yang melayani Graha Pena.

"Akibat kerusakan itu membuat perhitungan meteran listrik di Graha Pena menjadi kurang dari yang seharusnya. Dan kita meminta tambahan tagihan, awalnya pihak Graha Pena menolak karena kesalahan bukan dari mereka, namun ketidakjelasan secara teknis pihak Graha Pena mau membayar," ungkap Nur.

"Kekurangan bayar Graha Pena sekitar Rp 149 juta," tandasnya Nur.

Pembahasan ini terus dilakukan sampai saat berita ini diturunkan, bahkan tidak hanya Graha Pena saja yang disoroti anggota DPR, pembangkit listrik milik Dahlan Iskan pun di Kalimantan terus dikulik Anggota Komisi VII DPR.

Dahlan Iskan tidak datang dalam rapat tersebut. Saat ini Dahlan sedang melakukan kunjungan ke Kalimantan Selatan. Dahlan rencananya ingin ke Pelaihari untuk meninjau kebun karet, sawit, dan sapi milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII.

(rrd/dnl)