Pemerintah Khawatir Subsidi BBM Tembus Hingga Rp 300 Triliun Tahun Ini

Jakarta - Pemerintah khawatir dengan realisasi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun ini. Pasalnya, saat ini realisasi nilai tukar rupiah dan harga minyak sudah melebihi asumsi dalam APBN 2013.

Sehingga dengan konsumsi yang melebihi APBN 2013 sebesar 46 juta kilo liter maka subsidi energi akan melebihi Rp 300 triliun.

Demikian disampaikan Kepala Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Rofiyanto Kurniawan saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (15/2/2013).

"Konsentrasi kita lebih pada ke volume BBM-nya yang pasti APBN cuma 46 juta KL, kalau katakan lah tahun 2012 sebesar 45 juta KL, pertumbuhannya 7-8 persen tandanya kan ke 48 juta KL, yang kita khawatirkan kalau di atas itu sampai 50 juta KL. Nah itu dampaknya ke subsidi akan sangat besar,"jelasnya.

Menurut Rofiyanto, jika konsumsi BBM bersubsidi mencapai 50 juta KL dan realisasi nilai tukar melebihi Rp 9.300, serta harga minyak melebihi US$ 100 per barel, maka anggaran subisidi energi bisa melebihi anggaran yang disediakan dalam APBN 2013 sebesar Rp 274,7 triliun.

"Apalagi rupiah terdepresiasi, di APBN Rp 9.300, sekarang Rp 9.600-9.700, lifting juga turun, harga minyak US$ 100, tapi rata-rata Januari US$ 111-an. Mungkin Rp 300 triliun lebih, pasti akan beban bagi APBN kita, tapi kita terus memonitor," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Rofiyanto, pihak Kemenkeu meminta Kementerian ESDM untuk benar-benar melakukan tindakan pengendalian BBM bersubsidi.

"Kita harapkan ESDM bisa lebih dalam lagi dalam melakukan pembatasan. Sekarang kan masih Permen I 2013 yang artinya kendaraan pribadi, pertambangan, perkebunan, tapi kan tahun 2012 masih mencakup Jawa Bali sekarang diperluas ke luar. Kita harapkan setelah itu ada tindak lanjut lagi, sehingga paling tidak volume BBM bisa dijaga," tandasnya.

(nia/hen)