Pemerintah Tak Mau Serahkan Blok Gas Mahakam 100% ke Pertamina

Jakarta -

Keinginan Pertamina untuk menguasai ladang gas di Blok Mahakam, Kalimantan Timur dari Total E&P dan Inpex tampaknya pupus. Pemerintah tak ingin Pertamina menguasai 100% Blok Mahakam.

"Juru bicara PT Pertamina Ali Mundakir bilang, kalau ingin Pertamina menguasai 100% Blok Mahakam. Saya menolak dan menyayangkan niat tersebut," kata Seketaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Gde Pradyana dalam pesan singkatnya, Jumat (22/2/2013).

Gde menyatakan, saat ini ditengarai BUMD yang diberikan Participating Interest (PI) ternyata juga menjual PI tersebut ke pihak lain.

"Padahal cita-cita kita PI 10% diberikan kepada daerah adalah agar daerah ikut memiliki blok migas yang ada di daerahnya, di mana dengan adanya kepemilikan oleh daerah maka Pemda melalui BUMD dapat ikut mengelola dan mengawasi langsung kinerja maupun keuangan KKKS (perusahaan migas) yang ada di sana. Tapi kalau dijual ke pihak lain, maka daerah tentu tidak akan mendapatkan menfaat seperti yang diharapkan tadi. Kami tidak ingin hal itu juga dilakukan oleh Pertamina," ujar Gde.

Kata Gde, SKK berharap siapapun operator Blok Mahakam justru agar berinvestasi di blok tersebut untuk menambah cadangan baru dan bukan anya sekedar menguras cadangan sisa yang akan ditinggalkan begitu saja pada 2017. "Apalagi dengan niat untuk hanya memperjualbelikan blok tersebut, kami tidak ingin hal itu dilakukan Pertamina," ucap Gde.

Ditambahkan Gde, sisa cadangan migas yang ada di Blok Mahakam adalah milik negara dan harus diperhitungkan sebagai modal pemerintah yang kemudian dapat diperhitungkan dalam bentuk perubahan split (bagi hasil) yang lebih besar bagi negara.

"Sungguh tidak tepat jika sisa cadangan yang ada malah diserahkan begitu saja untuk kemudian diperjualbelikan kepada pihak lain. Sebab itu dapat diartikan sebagai jual-beli aset milik negara," katanya.

Dipertegas Gde, operator Blok Mahakam pasca 2017 harus mempunyai komitmen kuat untuk melakukan eksplorasi besar-besaran guna menambah cadangan Migas yang ada. Pemerintah sangat berkepentingan untuk mencari investor yang mampu melakukan hal tersebut untuk menjamin penerimaan negara.

"Hal inilah yang barangkali membuat pemerintah cenderung untuk meneruskan Total E&P sebagai operator dengan mensyaratkan perubahan split serta keharusan menyertakan Pertamina sebagai partner. Kita harus dukung pilihan pemerintah yang dibuat rasional tersebut," cetus Gde.

(rrd/dnl)