Head Development Media Relation Total E&P Indonesie Kristanto Hartadi mengatakan, pihaknya pasrah menunggu keputusan pemerintah soal siapa yang akan meneruskan pengelolaan blok gas tersebut.
"Bukan perpanjangan, tapi memang 2017 habis masa kontraknya. Di 2017 kontraknya habis ya sudah, Blok Mahakam itu punya pemerintah. Tinggal pemerintah yang memutuskan siapa yang akan diminta untuk kelola," kata Kristanto ketika ditemui di Kantor Pusat SKK Migas, Jakarta, Senin (25/2/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kristanto menambahkan, Total tidak mempermasalahkan jika Blok Mahakam sepenuhnya diserahkan ke Pertamina, karena keputusan dam kewenangan berada di tangan pemerintah.
"Karena ini kan sebuah blok yang besar, investasi migas itu mahal dan berisiko, maka harus diputuskan dari sekarang, jadi kalau nanti misalnya diputuskan Total masuk, ya pasti ada masa transisi dengan teman-teman baru (Pertamina)," ungkap Kristanto.
Ditegaskan Kristanto, pengelola Blok Mahakam tidak mudah, karena sumur-sumur gas yang ada di blok ini sudah terhitung tua. Produksi gas di blok ini sudah mulai menurun.
"Yang kita lakukan dan investasikan sampai saat ini adalah untuk mengurangi laju penurunan produksi. Kalau kami ngak berbuat sesuatu, mungkin bisa 50% decline rate (angka penurunan). Kita berusaha bulan Januari kemarin kita resmikan South Mahakam itu semua dalam rangka menahan penurunan produksi di Blok Mahakam," jelas Kristanto.
(rrd/dnl)











































