Subsidi BBM Dihapus, 1 Provinsi Bisa Dapat Jatah Rp 5 Triliun untuk Infrastruktur

Jakarta - Kalangan pengusaha kembali mendorong pemerintah untuk menghapuskan BBM bersubsidi yang dinilai tak tepat sasaran. Pengusaha menginginkan anggaran subsidi tersebut bisa dialihkan Rp 5 triliun ke masing-masing provinsi di Indonesia.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengungkapkan, anggaran ini bisa diperuntukkan bagi provinsi untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan perekonomian di daerah.

"Kadin Indonesia sangat mendukung dilakukannya relokasi subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan di setiap provinsi. Jika ini dilaksanakan, maka diperkirakan setiap provinsi akan memperoleh anggaran pembangunan infrastruktur dan pendidikan sebesar Rp 5 triliun," kata Suryo dalam keterangan persnya, Rabu (27/2/2013).

Ia menuturkan anggaran subsidi BBM yang mencapai angka Rp 200 triliun atau sekitar 12% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebaiknya direlokasi penggunaannya, agar dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan. Jika hal tersebut dilakukan, maka pemerataan pembangunan akan lebih cepat terealisasi.

"Pemerintah dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur atau menghabiskan subsidi untuk penggunaan kendaraan bermotor yang secara sederhana dapat disimpulkan lebih banyak menghasilkan kemacetan ketimbang dampak yang positif dan beriringan dengan rencana pembangunan jangka panjang," jelas Suryo.

Ia menambahkan, dampak dari hal tersebut akan membuat harga BBM di pasaran menjadi lebih mahal, sehingga pengguna kendaraan bermotor harus membayar lebih mahal. Meski demikian, Suryo mengatakan, relokasi subsidi BBM untuk pembangunan daerah akan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi infrastruktur di daerah.

"Konsekuensinya pengguna kendaraan bermotor harus bayar sedikit lebih mahal. Akan tetapi, dana penghematan subsidi bisa digunakan pemerintah untuk memperbaiki jalan ataupun untuk infrastruktur perairan yang bisa mencegah terjadinya banjir atau untuk meningkatkan anggaran pendidikan di daerah yang tentunya akan berdampak positif juga pada pembangunan perekonomian di daerah," pungkasnya.

(/)