Kadin berpendapat, perlu adanya kerjasama dengan pihak terkait seperti asosiasi provinsi dan mahasiswa untuk memutuskan masalah ini.
"Wah kita belum punya formulanya tapi kita akan bekerjasama dengan pihak lain dari asosiasi provinsi juga mahasiswa untuk bersosialisasi dan berdialog. Intinya pemerintah tidak bisa sendiri," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi, Keanggotaan, Pemberdayaan Daerah dan Tata Kelola Perusahaan (OKP-TKP) Anindya Bakrie saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (6/3/13).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Intinya sadar pertumbuhan ekonomi ini sedang baik-baiknya. Kami hanya menimbang bahwa kenaikan BBM tentu ada juga dampak negatif, tapi dampak positifnya untuk jangka panjang dan menengah sangat baik," kata dia.
Menurutnya, hal tersebut bukan keputusan yang mudah mengingat angka subsidi yang besar hingga mencapai Rp 270 triliun. Untuk itu, pihaknya perlu kembali melanjutkan diskusi soal kenaikan ВВМ tersebut
"Saya rasa diskusi ini harus berlanjut. Saya rasa teman-teman pemerintah dan dunia usaha dan masyarakat luas nyari jalan yang tepat. Kita tahu Rp 270 triliun bukan angka yang kecil, angka itu bisa digunakan banyak untuk infrastruktur. Ini bukan keputusann gampang," tandasnya.
(ang/ang)











































