Kemenkeu: Anggaran Berat, Subsidi BBM Rp 193 Triliun & Listrik Rp 80 Triliun

Jakarta -

Presiden SBY kemarin menyatakan akan mencari kebijakan untuk menahan laju subsidi BBM dan listrik yang terus melonjak hingga hampir mencapai Rp 300 triliun di tahun ini.

Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengkaji kebijakan penghematan penggunaan BBM subsidi. Namun jika penghematan tidak berhasil, maka akan ada kenaikan harga BBM subsidi.

"Kami sudah menyiapkan simulasi alternatif. Cuma masih akan menyampaikan ke Pak Menteri (Agus Martowardojo), ke Pak Wapres dan Presiden," ujar Rofyanto saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (15/3/2013).

Rofyanto belum mau menjelaskan lebih dalam soal alternatif kebijakan yang akan diambil pemerintah guna menekan laju subsidi BBM yang kian membengkak.

Namun jika naik, kemungkinan pemerintah menaikkan harga BBM di April karena kondisi inflasi yang jinak. "Menurut data historis itu biasanya kalau bulan Maret atau April kan musim panen, kalau musim panen kan jadi inflasinya lebih terkendali," imbuhnya.

Pemerintah saat ini mengeluhkan, subsidi BBM banyak dinikmati oleh orang-orang mampu dengan mobil pribadi. Jadi harus ada kebijakan pembatasan penggunaan BBM subsidi. Sistem subsidi langsung ke orang miskin juga tengah dikaji oleh pemerintah.

"Sekarang saja alokasi subsidi BBM sudah Rp 193 triliun, untuk listrik Rp 80 triliun, kurs melemah, lifting (minyak) menurun, harga minyak naik cukup tajam. Dari hal tersebut memang cukup berat untuk APBN kita, tapi di sisi lain ada efisiensi," ujar Rofyanto.

Dikatakan Rofyanto, melihat kondisi naiknya tingkat konsumsi BBM subsidi di Januari dan Februari, maka kuota BBM subsidi tahun ini sebesar 46 juta kiloliter (KL) dipastikan akan naik minimal menjadi 48 juta KL, jika tidak ada kebijakan apapun yang dilakukan pemerintah terkait penghematan konsumsi BBM subsidi.

(dnl/hen)