Buruh Tolak Usulan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Jakarta - Kalangan buruh nyatanya tidak satu suara dengan pengusaha menanggapi usulan pemerintah untuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Buruh tetap menolak keras adanya usulan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Pihak buruh melalui konfederasi serikat pekerja Indonesia (KSPI) dan majelis perserikatan buruh Indonesia (MPBI) menolak rencana kenaikan harga BBM," ungkap Presiden KSPI Said Iqbal kepada detikFinance, Senin (15/04/2013).

Said beralasan kenaikan walaupun kenaikan harga BBM berkisar antara Rp 500-1000/liter akan mengakibatkan kenaikan ongkos transportasi sebesar Rp 30.000/bulan. Kemudian belum lagi menurutnya mahalnya biaya bahan makanan yang membuat buruh semakin terjepit.

"Kemudian buruh akan membeli makanan dengan harga lebih mahal dan adanya tambahan biaya sebesar Rp 100 ribu/bulan karena inflasi. Belum lagi harga sewa/kontak rumah naik Rp 100 ribu/bulan jadi bisa dipastikan daya beli buruh (purchasing power) akan turun sekitar 30% dari kenaikan upah minimum Rp 500 ribu-700 ribu/bulan," jelasnya.

Sementara itu, niat pemerintah untuk memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT) pun ditolak oleh Said. Dikatakan dia, pemberian BLT tidak menguntungkan bagi masyarakat dan hanya dijadikan menarik simpati rakyat belaka.

"Pemberian BLT menjelang pemilu 2014 sangat politis sekali seperti yang terjadi tahun 2004 dan 2009 karena akan menguntungkan posisi presiden dan partai penguasa tuk meraup suara dan simpati rakyat miskin yang jumlahnya banyak. Tetapi di sisi lain membuat buruh menjadi miskin. Jadi kenaikan BBM dan BLT ini sangat politis bukan hitungan ekonomis," katanya.

Untuk itu, pihaknya sedang berencana untuk melakukan aksi menentang kenaikan harga BBM dan pemberian BLT bagi rakyat miskin.

"KSPI akan melakukan aksi penolakan di seluruh indonesia bersama mahasiswa dan elemen gerakan sosial lainnya menentang rencana kenaikan BBM dan pemberian BLT," ujarnya.

(wij/ang)