Ketua Harian YLKI, Sudaryatmo menilai, kebijakan pemerintah ini cenderung akan memberikan dampak sosial yang negatif bagi para pengendara mobil pribadi. Akan sulit melakukan pengawasan untuk hal ini. Terlebih, kebijakan ini berlaku untuk barang yang sama, namun dengan harga yang berbeda.
"Kebijakan yang bernuansa disparitas harga yaitu barang yang sama dengan harga yang berbeda. Ada masalahnya nanti pengawasan lalu ada potensi penyalahgunaan BBM itu sendiri," kata Sudaryatmo di acara Seminar Peningkatan Perlindungan Konsumen Penerbangan, di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Selasa (16/4/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Istilahnya dual price itu kan berdampak kepada pengguna mobil pribadi, tetap dampak sosial itu tidak akan sebanding dengan penghematan yang didapat," lanjutnya.
YLKI menilai, kebijakan pemerintah tersebut masih bernuansa politis. Dia menyarankan, harga BBM agar dinaikkan secara merata, hanya saja pemerintah dinilai belum terlalu percaya diri untuk mengambil kebijakan tersebut.
"Menaikkan itu lebih realistis. Tapi Pemerintah itu tidak konfiden. Dalam konteks itu pemerintah. Harus punya skenario jangka panjang. Persoalan subsidi BBM itu berlarut-larut," tutupnya.
(zlf/ang)










































