Ahok: Saya Setuju Harga BBM Naik, Tapi Tolong Pajak Alat Kesehatan Dicabut

Jakarta -

Secara pribadi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) mengatakan, dirinya setuju saja harga BBM subsidi naik. Namun dia meminta adanya jaminan buat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Ahok menyatakan, dirinya telah meminta kepada Kementerian Keuangan dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa agar alat kesehatan tidak dikenakan pajak barang mewah.

"Secara pribadi saya setuju saja. Asal ada jaminan buat pendidikan dan kesehatan, makanya saya minta ke Wamen Keuangan dan Pak Hatta Rajasa, tolong pajak untuk barang mewah alat kesehatan dicabut," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (17/4/2013).

"Ada catatan saya minta kompensasi pencabutan pajak impor alat kesehatan dihilangkan. Kita ring jantung, itu semua mahal. Itu dianggap barang mewah. Pajak di atas 30%, itu semua impor," imbuh Ahok.

Jadi, karena alat-alat kesehatan tersebut dikenakan pajak yang tinggi, Ahok mengatakan, sulit untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang murah bagi masyarakat,

"Lalu jaminan transportasi komoditi. Beras sampai kelurahan. Dampak langsung sembako. Kasian orang miskin susah beli. Kalau subsidi setengah-setengah itu kerasa orang yang belanja beras di atas 15 kilo, mereka nggak sanggup," kata Ahok.

Saat ini, ujar Ahok, mekanisme pembatasan BBM subsidi yang tengah dikaji pemerintah adalah penetapan dua harga bensin premium. Untuk motor dan angkutan umum tetap Rp 4.500/liter, sementara untuk mobil pribadi adalah Rp 6.500/liter.

"Rp 6.500 ideal sama dengan 3 tahun lalu. Ini yang cocok. Disesuaikan dengan plat hitam, merah, atau kuning transportasi umum dan motor. Rencananya ada dua pom bensin, yang satu jual Rp 6.500/liter. Dan yang satu Rp 4.500/liter. Ini perdebatan dan belum bisa diputuskan. Ini yang akan di bawa ke presiden," papar Ahok.

(dnl/ang)