.webp)
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Motik mengkritisi kebijakan tersebut dan mengatakan rakyat Indonesia tidak sepatuh rakyat Jepang terhadap aturan.
"Apalagi dikasih harga dua opsi ini ngga benar. Opsi dua harga akan menciptakan keruwetan di lapangan. Kalau mayoritas rakyat Indonesia seperti Jepang silahkan tetapi rakyat Indonesia ini kita tahu kalau dibikin dua bisa siluman nanti plat nomor kalau perlu kongkalingkong dengan polisi. Kalau begitu nanti ada lagi. Karena dua opsi nggak efektif. Saya ga melihat ini akan jalan di lapangan," kritik Motik saat ditemui detikFinance di Kantor Kementerian Perindustrian Jakarta, Kamis (25/04/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Begini, ini nggak pernah di dalam sejarah kenaikan BBM dinaikan oleh semua golongan termasuk pengusaha dan hanya sedikit segilintir orang yang tidak setuju. HIPPI sebagai pengusaha setuju dengan catatan itu daripada subsidi dipakai untuk BBM dipakai buat bangun infrastruktur. Kita nggak butuh banyak mobil yang kita butuhkan public trasportasi.
"Jakarta kebayang dari Bandara ke Jakarta 3 jam dan bensin kebuang banyak. Asal ada kepastian itu lebih bagus. Ini naiknya ngga tetapi inflasi nya malah naik dan barang-barang pada naik. Ini yang saya lihat pemerintah kok takut-takut naikkan gitu loh," tuturnya.
Ia mengakui bahwa ketakutan pemerintah menaikan harga BBM karena masalah politis menjelang 2014.
"Ini persoalan politis menjelang 2014, banyak yang mau maju di pemerintah dan pada takut ngambil sikap. Tetapi yang rakyat mau adalah ini uang yang bisa di saving pemerintah dari BBM cepat deh Jakarta dibikin subway, monorel dan jalan yang jelas publik transportasi begitu jalan lancar rakyat pasti akan dukung," tukasnya.
(wij/hen)
