Pengusaha SPBU Ragukan Polisi Bisa Tangani Keributan di SPBU

Jakarta - Rencana kebijakan pemerintah untuk menetapkan dua harga untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mulai diragukan. Salah satunya adalah terkait keamanan yang riskan terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Wakil Sekretaris DPD 3 Hiswana Migas (Jakarta, Jabar Banten) Syarif Hidayat mengaku sulit menghindari terjadinya keributan di SPBU. Kepolisian yang diharapkan pemerintah, menurutnya tidak akan cukup mengawal semua SPBU.

"Paling antisipasinya dengan meletakkan petugas keamanan dan sedalam macam tapi itu kan terbatas, gak mungkin semua polisi dikerahkan untuk menjaga SPBU , karena waktu juga terbatas," ujarnya saat ditemui di Warung Daun, Cikini, Sabtu (27/4/2013)

Ia mencontohkan, saat kebijakan untuk mobil dinas pemerintah diterapkan, polisi hanya sanggup berjaga selama satu minggu. Sehingga, menurutnya layak kebijakan tersebut tidak memiliki dampak signifikan.

"Buktinya saat kebijakan untuk mobil dinas itu kepolisian juga gak ada. Paling seminggu pertama lah. Sekarang hilang lagi," ujarnya.

Maka dari itu, para pengusaha SPBU menyarankan pemerintah untuk menaikan harga secara keseluruhan. Karena tidak perlu memikirkan pengawasan lagi.

"Jadi jauh lebih baik menaikan harga karena risiko nya juga kecil  dan anggaran tambahan, gak ada pengawasan lagi. Jauh lebih besar lah dampaknya," pungkas Syarif.

(ang/ang)