Anggota DPR: Kebijakan 2 Harga Premium Memang Sulit Dilaksanakan

Jakarta - Pemerintah tidak jadi menerapkan 2 harga BBM subsidi yang diklaim sudah 90% persiapannya. Seharusnya sejak awal kebijakan 2 harga ini tak perlu dibahas karena memang sulit diterapkan.

"Kalau belum punya sistem IT (informasi teknologi) terpadu, maka kebijakan 2 harga BBM subsidi akan sulit dilaksanakan," ujar Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha dalam pesan singkatnya, Senin (29/4/2013).

Dikatakan Satya, walau bagaimanapun, pemerintah harus tetap memutuskan kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi, karena anggaran subsidi BBM makin bengkak.

"Pemerintah harus tetap memikirkan membengkaknya subsidi BBM kita yang menyedot anggaran di setiap kementeria, jadi kita tunggu konsep apalagi yang akan ditawarkan pemerintah," tandasnya.

Awalnya, pemerintah akan memberlakukan dua harga bensin premium. Harga premium Rp 6.500/liter untuk mobil pribadi, dan Rp 4.500/liter untuk motor dan angkutan umum. Tapi kebijakan ini dinilai tak praktis dan masyarakat keberatan.

Akhirnya pemerintah pun berubah pikiran untuk menaikkan seluruh harga BBM subsidi, tanpa ada perbedaan antara mobil pribadi dengan motor dan angkutan umum karena masyarakat keberatan soal kebijakan dua harga tersebut.

(rrd/dnl)