BPH Migas Bikin 'Kamar Perang' Rp 23 Miliar Untuk Pantau BBM Subsidi

Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana membangun sebuah ruang khusus yang disebut 'war room' (kamar perang) untuk memantau dan mengolah seluruh data transaksi BBM subsidi di SPBU.

"Tahun ini kita bangun war room, fungsinya untuk menangkap seluruh informasi transaksi BBM di SPBU, tidak hanya dari data dari RFID (Radio-frequency identification) Pertamina, juga seluruh data transaksi BBM yang salurkan badan usaha lainnya (AKR, SPN, Shell, dan Total)," ucap Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng ketika ditemui di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Kata Andy, untuk membangun war room tersebut pihaknya akan menggelontorkan dana Rp 23 miliar. "Dananya Rp 23 miliar, saat ini proyek tersebut dalam tahap tender," ujarnya.

Ditambahkan Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto, sistem ini dapat membuat pemerintah bisa menghitung jelas berapa sebenarnya konsumsi BBM subsidi.

"Karena perhitungannya sampai nozel SPBU, saat ini kan masih dihitung di depot BBM. Selain itu dengan ada RFID, tidak akan ada mobil yang bisa isi BBM subsidi lebih dari kapasitas tangkinya, banyak kita temukan Avanza bisa isi sampai 100 liter," ungkap Djoko.

Seperti diketahui Pertamina dan PT INTI akan segera melakukan pemasangan massal RFID pada setiap kendaraan di seluruh Indonesia.

Ada sekitar 100 juta kendaraan yang akan dipasang RFID dengan rincian, 11 juta mobil penumpang (sedan, angkot dan lainnya), 80 juta sepeda motor, 3 juta bus, 6 juta truk, dan di 5.027 SPBU.

(rrd/dnl)