Harga BBM Naik, FITRA Desak Mobil Dinas PNS Tak Dibiayai Negara

Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak agar pemerintah tak membiayai bahan bakar minyak (BBM) untuk para mobil dinas PNS. Hal ini terkait rencana kenaikan harga BBM, selama ini PNS yang mendapatkan mobil dinas dapat jatah anggaran membeli BBM non subsidi.

"Pemerintah beralasan beban subsidi memberatkan dan bisa menyebabkan APBN jebol serta defisit. Jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM, kita menuntut mobil dinas (PNS) dibiayai dengan uang pribadi dan tidak boleh dibebankan dalam APBN," kata Peneliti FITRA Yenny Sucipto saat acara Konferensi Pers Tolak RAPBN-P 2013, di Kantor FITRA, Jakarta, Minggu (2/6/2013).

Ia mengkritik alasan pemerintah soal kenaikan harga BBM menjadi Rp 6.500 per liter, bahwa pemerintah mengaku bisa menghemat anggaran sebesar Rp 30 triliun. Faktanya, lanjut Yenny, alih-alih bisa mengurangi alokasi belanja subsidi, malah justru membengkak sebesar Rp 16,1 triliun.

"Ada upaya mengelabuhi publik. Beban membengkaknya APBN bukan karena subsidi BBM tapi penurunan pajak, pendapatan diturunkan agar beban naik," ujarnya.

Yenny menyebutkan, kenaikan defisit Rp 80 triliun pada APBN-P 2013 lebih disebabkan karena diturunkannya target penerimaan perpajakan senilai Rp 53,6 triliun. Artinya, tambahan beban subsidi BBM hanya berkontribusi 20% terhadap defisit, sementara penurunan pajak berkontribusi 66% terhadap defisit.

"Ini nyata-nyata bukan beban subsidi BBM yang menjadi alasan untuk mengajukan APBN-P 2013 namun mensiasati untuk menyusupkan program-program populis dalam rangka menarik simpati rakyat untuk kepentingan pemilu 2014," kata Yenny.

Fitra juga meminta DPR-RI untuk menolak RAPBN-P 2013 yang diajukan oleh pemerintah, salah satunya adalah menolak kenaikan harga BBM. Terkait hal itu, FITRA juga meminta untuk mengembalikan diskresi penyesuaian harga BBM kepada pemerintah.

Menurut Yenny, RAPBN-P 2013 yang diserahkan pemerintah kepada DPR sarat kepentingan politik menjelang pemilu 2014.

(hen/hen)