Kebijakan BBM Sejak Orde Baru Sampai Sekarang Tak Banyak Berubah

Yogyakarta - Penanganan pemerintah terhadap kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama ini tidak menunjukkan perubahan yang siginifikan. Penanganan selalu bersifat myopic atau jangka pendek.

Hal itu diungkapkan pakar ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Rimawan Pradiptyo dalam diskusi bertajuk Ekonomi Indonesia Tersandera BBM di gedung Pertamina Tower, FEB UGM, Yogyakarta, Rabu (19/6/2013).

"Tidak banyak berubah sejak rezim Orde Baru hingga sekarang tetap dipertahankan padahal sejak tahun 2004 Indonesia adalah importir minyak. Kebijakan lebih didasarkan kepada anecdotal evidence (mitos), dibandingkan dengan realitas," katanya.

Menurut Rimawan kebijakan ekonomi dan energi tidak fokus pada kemandirian ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Dia mencontohkan sejak sumur minyak ditemukan pada zaman belanda, namun instalasi pengolahan minyak yang dimiliki terbatas. Demikian pula soal cadangan minyak yang sudah pasti akan habis namun energi alternatif tidak dikembangkan.

"Berbagai roadmap kemandirian energi dibuat tapi tidak dilaksanakan karena berbenturan dengan kepentingan politik,' tegas staf pengajar FEB UGM itu.
 
Rimawan mengatakan, fenomena BBM bersubsidi adalah fenomena compensated comsumption. Artinya berapapun konsumsi BBM bersubsidi, untuk kegunaan apapun, oleh siapapun akan selalu dipenuhi pemerintah.

"Berapapun volume BBM bersubsidi yang keluar dari tanki Pertamina, di akhir tahun pasti akan ditutup pendanaannya oleh pemerintah," katanya.

Menurutnya waktu yang paling tepat untuk menurunkan subsidi BBM adalah pada bulan Maret, April atau Mei. Hal itu didasarkan pada pola inflasi dari tahun ke tahun. Pada bulan April tingkat inflasi mencapai titik terendah dan mulai meningkat di bulan Mei. Dengan demikian, di kedua bulan itulah dampak inflasi dari penurunan BBm bersubsidi paling layak dilakukan.

Dia mengataka,n sebenarnya sudah ada dinamika upaya untuk penurunan BBM subsidi mulai tahun 2011 lalu namun rekomendasi UGM, UI, dan ITB ditolak. Padahal ketiga perguruan tinggi itu merekomendasikan kenaikan secara gradual Rp 500/liter.

Pada tahun 2012 lanjut dia, ada rencana kenaikan Rp 1.500/liter, tapi di demo besar-besaran yang akhirnya batal. Kemudian pada bulan April 2013 ada rencana premimun 2 harga tapi juga batal. Sekarang kenaikan Rp 2 ribu untuk premium dan Rp 1.000 untuk solar. Kalau dihitung sejak usulan tahun 2011 mungkin akan sama. Namun hal itu ditolak dan tidak dilakukan pemerintah.

(bgk/dnl)