Pemda Tak Sadar Risiko Tinggi di Bisnis Migas

Jakarta - Beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) ngotot ingin masuk ke bisnis hulu migas melalui Participating interest (PI) 10% atau hak berpartisipasi memiliki saham 10%.


PI merupakan hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja (KKKS) sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang risikonya sangat tinggi.

"Harus ada pemahaman bagi daerah-daerah yang ingin masuk ke bisnis hulu minyak dan gas bumi, bahwa bisnis ini risiko tinggi, financial risk, padat modal," ujar Direktur Jenderal Migas Edy Hermantoro, ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Dikatakan Edy, dalam satu investasi di industri Migas, untuk melakukan pengeboran eksplorasi setidaknya dibutuhkan paling tidak US$ 10 miliar.

"Kalau ada daerah yang masuk PI-nya 10%, artinya daerah harus menyiapkan dana US$ 100 juta, itu belum tentu proyeknya langsung keluar artinya minyak ada gasnya ada, kalau sumurnya kering? Ya habis nggak ada yang mengganti," ucapnya.

Dengan adanya PI 10% yang diambil daerah, secara terus menerus daerah harus menyediakan uang untuk terus investasi, sampai mendapatkan Migas yang ekonomis atau menguntungkan.

"Ya kalau dapat, kalau tidak? Lama-lama jebol juga, apalagi ini bertahun-tahun, nunggu terus kok untungnya nggak kunjung dapat, lebih baik taruh uangnya di bank lebih ada hasilnya," tandasnya.

Sebagai contoh, perusahaan Migas asal Malaysia Genting Oil yang melakukan pengeboran di tanah Papua selama 6 tahun, tahun ini berhasil mendapatkan keuntungan hingga US$ 14 miliar sementara Genting Oil hanya mengeluar modal sebanyak US$ 300 juta.

Tapi disisi lain ada 12 perusahaan minyak yang sudah sekian tahun ngebor minyak di Indonesia, namun gagal mendapatkan minyak seperti Exxon, Chevron dan lainnya dan sudah menghabiskan dana mencapai total US$ 1,9 miliar.

(rrd/hen)