Apa Tanggapan Istana Soal Penangkapan Bos SKK Migas oleh KPK?

Jakarta - Pihak Istana Negara belum mendapat laporan langsung dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik terkait penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru mendengar kabar penangkapan ini dari media.

"Bapak (SBY) belum menerima laporan menteri ESDM terkait penangkapan kepala SKK Migas yang dilakukan KPK semalam. Presiden telah mendengar penangkapan dari media massa. Namun laporan langsung dari menteri ESDM belum diterima sampai siang ini," kata Juru Bicara Aldrin Pasha di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (14/8/2013).

Ia menambahkan, Presiden SBY membentuk SKK Migas mengacu kepada peraturan presiden nomor 9/2013 dengan tujuan adanya penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang berjalan dengan baik.

Dalam pelaksaannya, SKK Migas diawasi oleh Komisi Pengawas yang diketuai Menteri ESDM. Nah, kata Julian, SBY saat ini masih menunggu laporan detil dari Komisi Pengawas tersebut.

"Kami kira sudah sepatutnya, kelazimannya begitu, bahwa bilamana ada hal-hal atau suatu kasus dalam kementrian tertentu, maka menteri yang akan melaporkan langsung kepada presiden," ujarnya.

Seperti diketahui, Rudi dibekuk KPK di rumah dinasnya Jalan Brawijaya VIII, Jakarta Selatan. Rudi diduga menerima suap dari perusahaan migas asing Kernel Oil Pte Ltd. Tim penyidik KPK sudah memantau pergerakan Rudi sejak pekan lalu.

(ang/dru)