Dahlan: 1/4 Kebutuhan Dolar Pemerintah Ada di Pertamina Untuk Impor BBM

Dahlan: 1/4 Kebutuhan Dolar Pemerintah Ada di Pertamina Untuk Impor BBM

Rista Rama Dhany - detikFinance
Jumat, 23 Agu 2013 13:50 WIB
Dahlan: 1/4 Kebutuhan Dolar Pemerintah Ada di Pertamina Untuk Impor BBM
Foto: Dahlan Iskan (dok.detikFinance)
Purwokerto - Saat ini kondisi rupiah mengalami tekanan, dolar AS yang menyentuh Rp 11.000 membuat barang impor makin mahal, termasuk impor BBM. Seperempat kebutuhan dolar pemerintah saat ini ada di Pertamina untuk mengimpor BBM.

"Seperempat kebutuhan dolar pemerintah itu ada di Pertamina, buat beli BBM, tentu dengan 'kaburnya' dolar kembali ke Amerika, ini bisa menimbulkan kepanikan," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (23/8/2013).

"Pertamina itu butuh sangat banyak dolar, itu untuk beli minyak dan BBM, sekarangkan kebutuhan BBM kita besar, orang semua pada naik mobil dan sepeda motor, sudah nggak mau lagi naik sepeda," kata Dahlan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agar tidak terjadi kepanikan, Dahlan meminta Pertamina untuk mempelajari hedging (lindung nilai) sehingga tidak rugi mengimpor BBM, apabila dolar menguat dan rupiah melemah seperti saat ini.

"Saya minta Pertamina pelajari penggunaan hedging ini dalam pembelian BBM, karena dalam kondisi seperti ini pasti sayang menguntungkan, terutama untuk negara yang dalam kondisi seperti ini, jadi jika itu dilakukan Pertamina bisa menunda pembayaran BBM nya sementara BBM-nya sudah diterima, baru bayarnya 3 atau 6 bulan lagi," ungkap Dahlan.

Diakui Dahlan, memang hedging ini tidak diperbolehkan dilakukan oleh BUMN, karena BUMN tidak boleh melakukan spekulasi. Bila rugi, maka itu bisa diperkarakan Kejaksaan, BPK, atau aparat hukum karena dianggap merugikan negara.

"Saya tahu Pertamina takut melakukan ini, tapi ini situasinya darurat, negara dalam kondisi seperti ini, apalagi hedging ini sangat biasa dilakukan dalam bisnis, dan ini dilakukan hampir di seluruh dunia, kalau ini masih dipersalahkan, berarti masih ada hal yang harus kita perbaiki bersama-sama, terutama masalah aturan," ujar Dahlan.

(rrd/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads