Din Syamsuddin: Jika SBY dan Jero Perpanjang Kontrak Total di Mahakam, KPK Harus Masuk

Jakarta - Sejumlah tokoh nasional seperti ketua Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Fuad Bawazir, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidan meminta pemerintah memberikan kontrak blok gas Mahakam, Kalimantan Timur kepada BUMN.

Kontrak pengelolaan Blok Mahakam yang dipegang Total E&P asal Prancis, akan habis 2017. Pemerintah belum menentukan siapa yang akan menjadi operator selanjutnya.

Din Syamsuddin memberi peringatan kepada pemerintah terutama Menteri ESDM Jero Wacik, bila berani memperpanjangan kontrak Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation di Blok Mahakam, maka patut dicurigai ada korupsi.

"Jika Pemerintah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Menteri ESDM Jero Wacik berani kembali memperpanjang kontrak Total dan Inpex di Blok Mahakam, ini berarti patut dicurigai ada tindakan korupsi dan kami minta KPK untuk masuk dan memeriksanya dan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya dan sampai ke pucuk-pucuknya," tegas Din Syamsuddin ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Menurut Din dan sejumlah tokoh yang hadir mendatangi kantor Jero Wacik, sudah cukup Total dan Inpex puluhan tahun menguras gas di Blok Mahakam.

"Sudah cukup mereka menguras migas kita selama puluhan tahun, sudah saatnya Blok Mahakam kembali ke Indonesia dan dikelola oleh BUMN," ungkapnya.

Seperti diketahui, hari ini beberapa tokoh nasional seperti Ketua Umum Muhammadiyah, Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan beberapa tokoh lainnya yang menamakan diri Koalisi AKbar Rakyat Selamatkan Negara (KARSN) menyampaikan petisi terkait Blok Mahakam kepada Menteri ESDM.

KARSN menuntut pemerintah segera memutuskan kontrak Blok Mahakam tidak diperpanjang pasca selesainya kontrak 2017, selain itu menunjuk dan mendukung keinginan Pertamina untuk menguasai Blok Mahakam secara penuh 100% sejak April 2017.

(rrd/dnl)