Defisit Perdagangan Makin Besar, SKK Migas Diminta Benahi Tata Niaga Impor

Jakarta - Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) diminta mereformasi tata niaga impor bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya impor migas sudah terlalu tinggi dan menyebabkan defisit perdagangan RI makin besar.

"Pemerintah dan DPR harusnya punya inisiatif mengaudit keterlibatan para calo minyak yang membuat harga pokok BBM lebih tinggi dari yang sepatutnya," kata pengamat ekonomi Faisal Basri dalam keterangannya tertulisnya, Rabu (4/9/2013)

Dia mengatakan, pemerintah dan DPR harusnya mempertanyakan mengapa Indonesia membeli minyak mentah lebih mahal ketimbang harga WTI crude oil.

"Pantas kalau banyak kalangan curiga ada oknum-oknum di dalam kekuasaan turut menikmati keuntungan minyak yang dilakoni oleh para calo ini," tegasnya.

Ia juga menemukan banyak alokasi gas yang diberikan kepada badan usaha yang tidak memiliki fasilitas untuk menyalurkan gas, tapi malah dipilih oleh SKK Migas dalam penyaluran alokasi gas.

Menurut ketentuan, penentuan penjual dan pembeli gas ditentukan melalui Pedoman Tata Kerja (PTK) no 29 Tahun 2009 BP Migas tentang Penunjukan dan Penjualan Gas Bumi/ LNG/LPG Bagian Negara.

Di PTK itu diatur bahwa penentuan penjual gas bagian negara dilakukan berdasarkan permohonan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau badan usaha non KKKS ke SKK Migas.

Sebelumnya BPS menyatakan lonjakan impor menyebabkan defisit neraca perdagangan bulan Juli 2013 mencapai US$ 2,31 miliar, atau yang terburuk dalam sejarah.

Rekor defisit neraca perdagangan Juli itu terutama dipicu defisit neraca migas. Pada Juli, neraca migas mencatatkan defisit sebesar US$ 1,85 miliar. Angka tersebut lebih buruk dibandingkan rekor terbesar sebelumnya yang tercatat pada November 2012 sebesar US$ 1,36 miliar.

(/)