Kepala BPH Migas: Hilir Migas Tak Ada Mafianya, Tapi Bisa Jadi Ada Kartel Minyak

Jakarta - Kasus dugaan suap yang membuat mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini merembet dengan kecurigaan adanya mafia di sektor migas. Bagaimana dengan sektor hilir migas?

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng mengungkapkan, sektor hilir migas diyakini tidak ada mafia, namun bisa jadi ada kartel minyak.

"Kalau di hilir Migas tidak ada mafia minyaknya, tidak ada permainan seperti di hulu yang sedang ramai saat ini, karena di hilir merupakan bisnis murni. Tapi bisa jadi di hilir itu ada kartel minyak," ujar Andy ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Andy mengatakan, dalam penentuan kuota BBM subsidi yang diberikan per wilayah, tiap SPBU telah diatur jatahnya secara proporsional.

"Kalau ada SPBU yang minta jatah kuota mencapai 4 ton per hari juga nggak bisa, ya nggak saya kasih, ada aturannya," katanya.

Soal kartel di sektor hilir minyak, kata Andy, dalam bentuk pengaturan harga bersama-sama antara pelaku bisnis untuk menentukan harga BBM.

"Kartelnya seperti antara SPBU-SPBU seperti Shell, Total, dan lainnya atau yang menjual BBM non subsidi bersama-sama menentukan harga BBM non subsidi, jadi mereka bisa mengatur kita jangan jual harga di bawah Rp 10.000 atau berapapun sesuai kesepakatannya, itu bisa saja terjadi," jelasnya.

Sebetulnya menurut Andy, BPH Migas bisa mencegah dan mengatur hal tersebut, namun sulit karena konsumsi BBM subsidi masih besar sementara BBM non subsidi masih kecil.

"Karena BBM non subsidinya masih kecil konsumsinya, jadi belum kita atur, tapi negara-negara maju hal ini diatur," jelas Andy.

(rrd/dnl)