.webp)
Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan, dirinya meminta dukungan DPR agar Pertamina bisa melakukan hedging atau kontrak pembelian BBM. Aksi ini memang bisa menimbulkan risiko kerugian, namun bisa dilakukan untuk menghindari kerugian bila dolar semakin menguat.
Di depan rapat bersama Komisi VI DPR, Dahlan mengatakan, dirinya sudah melakukan koordinasi dengan KPK, Kapolri, dan BPK untuk tidak mengkriminalisasikan kebijakan hedging dan kontrak ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Dahlan juga mengatakan, pemerintah sedang berusaha agar ada kilang minyak baru yang dibangun di dalam negeri. Sehingga ketergantungan impor BBM bisa dikurangi. Namun, persoalan dana pembangunan kilang ini belum bisa diselesaikan. Pertamina tidak mampu sendirian membangun kilang di dalam negeri.
"Refinery (kilang) memang ada masalah yaitu fasilitas keuangan yang belum selesai. Bagaimana kalau kita langsung ditangani secara korporasi dari Pertamina. Karena ada tawaran investasi partner dari Irak 20% saham, dan kita cari investor lain, karena Pertamina tidak mampu. Sekarang prioirtasnya adalah memfollow up tawaran dari Irak," papar Dahlan.
Kemudian, untuk bisa menutupi kelangkaan dolar di dalam negeri, Dahlan mengatakan saat ini seluruh BUMN telah menyimpan dolar yang dimiliki di bank-bank dalam negeri. Untuk BUMN yang melakukan transaksi dalam bentuk dolar dengan BUMN lain juga sedang diselesaikan.
"Ada BUMN yang membeli dolar pada BUMN lain, misalnya PLN ke PGN membeli gas, ini kita bicarakan lagi. Demikian juga Pupuk Indonesia yang membeli gas ke PGN atau Pertamina," jelas Dahlan.
Mantan Dirut PLN ini mengatakan, dirinya juga mengatur arus dolar dari BUMN yang menjadi penghasil dan juga pengguna dolar. Ini dilakukan agar kebutuhan dolar bisa terukur dan tekanan terhadap rupiah berkurang.
"Nanti ada pengaturan pada rate berapa BUMN menjual ke BUMN pembeli dolar, akan kita carikan payung hukumnya. Sementara gejolak ini terjadi diizinkan penggunaan dolar dalam rate tertentu," kata Dahlan.
Lalu BUMN penghasil sawit juga diminta Dahlan untuk mengekspor minyak sawitnya sendiri, sehingga bisa langsung menghasilkan dolar dan disimpan di dalam negeri.
"Sekarang kami perintahkan bahwa BUMN harus ekspor CPO sendiri. Dari skala negara tidak ada bedanya devisanya sama. Tapi akan berbeda karena ekspor tersebut BUMN, karena minimal dolar bisa ditempatkan di dalam negeri," ujar Dahlan.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartato mengatakan, Indonesia saat ini banyak mengimpor BBM dari Singapura. Ini karena Singapura punya 2 kilang dengan kapasitas besar.
"Indonesia adalah net importer minyak dari Singapura, karena Singapura punya 2 refinery dan salah satu pasar ekspor terbesar mereka adalah Indonesia," kata Airlangga.
Seperti diketahui kebutuhan BBM nasional per harinya mencapai 1,4 juta kiloliter (KL). Sementara produksi minyak mentah dalam negeri maksimal hanya 840.000 barel per hari, dan itu belum dipotong 40% bagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Artinya dengan kapasitas kilang minyak dalam negeri yang mencapai 1 juta barel Indonesia membutuhkan sekitar 350.000-400.0000 barel per hari minyak mentah (crude).
Kemudian untuk memenuhi kebutuhan BBM yang 1,4 juta KL per hari sementara produksi di kilang sendiri hanya 1 juta KL, Indonesia kembali harus menambah pasokan BBM sebesar 400.000 barel per hari. Jumlah dolar yang dibutuhkan Indonesia untuk mengimpor BBM mencapai US$ 36 juta.
(dnl/hen)
