Krisis Listrik di Sumatera, PLN Harus Beri Sanksi Kontraktor Proyek PLTU

Jakarta - Terlambatnya beberapa proyek PLTU di Sumatera dan Aceh mengakibatkan pasokan listrik di Sumatera dan Aceh krisis. Pemerintah meminta PT PLN (Persero) mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi kepada kontraktor.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kemeneterian ESDM, Jarman mengatakan Pemerintah sudah meminta agar PLN segera memberi sanksi para kontraktor yang tidak memenuhi komitmennya, yang memicu krisis listrik di Sumatera dan Aceh.

"Sudah diperingkatkan, bahwa kontrakornya harus diberi sanksi, yang memberi sanksi kan PLN, kan yang menunjuk mereka, dia (kontraktor) harus bayar pinalti, kena dengan 10% harus diterapkan sanksi ini," tegas Jarman ketika berbincang dengan detikFinance, Minggu (22/9/2013).

Dikatakan Jarman, pemberian sanksi kepada kontraktor PLTU harusnya bisa dilakukan PLN.

"PLN yang memberikan sanksi, sebagai korporasi, kalau yang memberi sanksi pemerintah kan lucu yang tandatangan kan PLN, yang kontrak PLN. Yang Kontraktor di Indonesia kan itu-itu saja, kalau performance-nya kurang baik harus diberi peringatan," tandas Jarman.

Seperti diketahui krisis listrik di Sumatera dan Aceh diakibatkan terlambatnya pengerjaan proyek PLTU di Sumatera seperti PLTU Nagan Raya dan PLTU Teluk Sirih yang telah bahkan lebih dari 2 tahun dari komitmen awalnya.

(rrd/hen)