Beli BBM Subsidi Non Tunai Dianggap Lebih Praktis daripada RFID

Jakarta - Pemerintah saat ini lebih fokus untuk menerapkan sistem kewajiban beli BBM subsidi dengan kartu atau non tunai daripada sistem Radio Frecuency Identification (RFID) yang sedang digarap 2 BUMN yakni PT Pertamina dan PT Inti.

Dijelaskan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, RFID merupakan urusannya Pertamina dan Inti.

"RFID itu kan urusannya Pertamina. Pertamina sudah tenderkan, pemenangnya sudah ditunjuk yakni PT Inti, tapi ternyata molor (pengerjaan RFID-Red)," ucap Susilo ditemui di Kantor Kementerian ESDM, seperti dikutip Rabu (25/9/2013).

Menurut Susilo, RFID memang membutuhkan waktu lama untuk selesai pemasangannya.

"Kalau menurut saya RFID agak takes times dalam pemasangannya, ya kita harus pasang di truk-truk yang angkut BBM, kapal-kapal pengangkut BBM juga dipasangi, semua SPBU diseluruh Indonesia dipasang RFID juga, plus kemudian seluruh kendaraan di Indonesia kira-kira cuma 14 juta unit mobil, 90 juta unit motor, memasangnya itu butuh tenaga extra," ungkap Susilo.

Sementara sistem pembelian BBM subsidi secara non tunai dengan menggunakan kartu kata Susilo jauh lebih cepat.

"Sementara kalau sistem non tunai ini bisa langsung, dilaksanakannya cepat, lebih bisa dikontrol dan apalagi sekarang sudah siap semua, konsorsium bank sudah siap, tinggal tunggu aturan dari BPH Migas untuk keluarkan aturan ini," jelas Susilo.

Lantas jika sistem non tunai berjalan, masih perlukah RFID?

"Ya bisa sama-sama jalan, kalau dua-duanya ada kita makin mudah mengontrol dan menghitung BBM subsidi," kata Susilo.

Namun masih perlukan RFID? asal tahu saja, selain harus memasak di 100 juta unit kendaraan baik itu mobil, sepeda motor, angkot, bus dan truk di seluruh Indonesia, dana investasi yang dikeluarkan tidak sedikit pula.

Dibutuhkan dana investasi hingga mencapai Rp 800 miliar per tahun yang harus dikeluarkan oleh PT Inti. Dan Pertamina membayarnya dengan jumlah penyaluran BBM subsidi yang mengalir lewat sistem RFID dengan Rp 18 per liter, jika sistemnya ditambah dengan smardcard maka biaya ditambah menjadi Rp 20,47 per liter.

Sementara saat ini PT Inti mengajukan perubahan isi kontrak yang telah disepakati, pasalnya Inti mengalami kesulitan dalam pengadaan RFID karena hampir seluruh alat RFID diimpor, dengan kondisi rupiah yang terus melemah berdampak pada membengkaknya harga alat RFID.

"Inti minta proyek RFID dinego ulang," ucap Vice President Fuel Marketing Pertamina, Mochamad Iskandar dalam pesan singkatnya.

(rrd/hen)