Kartu BBM, Itu Obat Jangka Pendek

Jakarta - Demi mengendalikan pemborosan bahan bakar minyak (BBM) akibat tingkat konsumsi yang tinggi, pemerintah merancang kebijakan kartu bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau yang disebut Kartu Fasilitas BBM Subsidi. Tapi kebijakan ini dinilai hanya merupakan solusi jangka pendek. Pelaksanaannya pun dinilai sulit.

“Pemerintah perlu merancang kebijakan yang lebih struktural dan jangka panjang,” kata Juniman, Kepala Ekonom Bank Internasional Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Paling penting, kata Juniman, pemerintah mendorong produsen otomotif untuk mendesain mesin kendaraan yang tak toleran pada bahan bakar bersubsidi.

“Kendaraan-kendaraan keluaran baru sebenarnya didesain untuk menggunakan bahan bakar non-subsidi atau RON 92. Tetapi karena masih bisa menggunakan RON 88, akhirnya yang dipilih BBM bersubsidi,” kata Juniman.

Lalu, pemerintah harus menggalakkan produksi kendaraan berbahan bakar gas atau hybrid dengan listrik. Ini membuat ketergantungan terhadap BBM bisa dikurangi.

Komaidi, pengamat energi dari ReforMiner Institute, berpendapat sebenarnya solusi untuk mengatasi masalah pembengkakan konsumsi BBM sudah didengungkan pemerintah sejak lama yaitu konversi ke bahan bakar gas (BBG).

Namun hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan dari program tersebut. “Sudah sejak 3-4 tahun terakhir program konversi digembar-gemborkan. Tetapi kenyatannya malah timbul-tenggelam,” tegas Komaidi.

Selain konversi ke BBG, tambah Komaidi, perbaikan transportasi massal dan membatasi jumlah kendaraan juga bisa menjadi kebijakan yang mampu mengatasi problem BBM bersubsidi. “Namun pemerintah malah mengizinkan penjualan mobil murah. Ini tentu kontraproduktif,” ucapnya.

Komaidi tak yakin Kartu Fasilitas BBM Subsidi terlaksana dalam waktu dekat. Pasalnya, program ini butuh biaya dan belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2013.

“Pemerintah sudah menjalankan APBN-P 2013, masa’ harus ada perubahan lagi? Jadi sepertinya sulit untuk dilaksanakan tahun ini,” kata Komaidi.

Satya Wira Yudha, Anggota Komisi VII DPR, menilai konversi ke BBG memang salah satu fokus utama untuk mengurangi konsumsi BBM. Namun anggaran yang disediakan relatif tidak terlalu besar. Tahun ini, anggaran program tersebut adalah Rp 2,3 triliun.

Sebenarnya, tambah Satya, anggaran yang relatif minim bisa disiasati untuk mengembangkan BBG. “Pemerintah fokus saja ke infrastruktur dasar seperti pipa, dan menjamin ketersediaan gas. Selebihnya seperti SPBG serahkan saja ke swasta. Kalau pipanya ada, gasnya ada, swasta mau masuk,” paparnya.

Pemerintah sendiri cukup optimistis Kartu Fasilitas BBM Subsidi tidak hanya akan menjadi sebuah wacana. “Semuanya sudah hampir siap. Perbankan siap, SPBU siap, tinggal tunggu aturan dari Kepala BPH Migas lalu bisa diterapkan. Kita lihat bulan ini ya," kata Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri ESDM.

(DES/hds)