Padahal sebelumnya setiap proyek pembangkit yang dibiayai pinjaman dari luar negeri selalu meminta jaminan pemerintah.
"Saya surpise dapat pernyataan dari charimen Exim Bank Korea siap memberikan pinjaman kepada PLN tanpa minta jaminan pemerintah. Selama ini namanya Jepang, Korea, China kalau memberi pinjaman proyek kelistrikan selalu minta jamin pemerintah. Itu bebani APBN," ucap Direktur Utama PLN Nur Pamudji saat acara perjanjian kerjasama di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (11/10/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ternyata itu sukses. Credit agency Eropa menilai berhasil. Metode baru meriah sambutanya. Korea kemudian melihat kok Eropa mau membiayai," jelasnya.
Fasilitas kredit yang Bank Exim Korea diberikan pun tidak terbatas. Bank Exim Korea sanggung membiayai proyek-proyek pembangkit yang dinilai laik secara bisnis. Namun proyek pembangkit yang dibiayai akan difokuskan di area Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
"Arahnya beberapa proyek pembangkit di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Di sana banyak pembangkit di bangun. Batubara itu di Sulawesi 50 megawatt (MW), Kalimantan 100 MW, Sumatera 200 MW. Itu terkecil," sebutnya.
Pada kesempatan itu Nur juga menjelaskan proyek pembangkit di PLN, tetap akan ditenderkan. Kontraktor asing tetap akan bersaing ketat. Pasca skema pembiayaan model baru ini, baik pemerintah dan PLN akan sangat diuntungkan.
"Proyek tanpa jaminan pemerintah manfaat yang paling besar. Pemerintah nggak perlu sediakan jaminan. Itu berdampak ke fiskal. Kedua ke PLN sifatnya intangible. Artinya credibility dari PLN meningkat. PLN dipercaya menyelenggrakan proyek sendiri," sebutnya.
(hen/dnl)











































