Pemakai Sistem Beli BBM Subsidi Non Tunai akan Dibatasi

Jakarta - Pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan sistem pembelian BBM subsidi dengan cara non tunai. Pemerintah juga akan menerapkan pembatasan pengguna yang berhak melakukan pembelian BBM subsidi dengan cara baru ini.

Anggota Komite Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim mengatakan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan segala infrastruktur untuk menerapkan sistem pembelian BBM subsidi dengan non tunai.

"Perlu waktu 1-3 bulan masa sosialisasi sebelum pemerintah benar-benar menerapkan sistem pembelian BBM subsidi wajib menggunakan non tunai, tujuannya agar masyarakat terbiasa," ujar Ibarahim dalam pesan singkatnya, Selasa (15/10/2013).

Diungkapkan Ibrahim, setelah pembelian wajib non tunai ini berjalan lancar, maka pemerintah akan memberlakukan penerapan pembatasan pembelian BBM subsidi menggunakan sistem ini.

"Untuk tahap awal kan kartu non cash nya tanpa identitas, siapa saja bisa menggunakan, kartunya bisa pakai kartu debit atau e-money, namun setelah masyarakat terbiasa, kartu BBM subsidi khusus diterbitkan yang untuk mendapatkan harus menggunakan kartu identitas seperti KTP/SIM dan STNK kendaraan," ungkapnya.

"Dengan begitu baru diberlakukan pengendalian siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh mendapatkan kartu tersebut yang artinya dapat ditentukan siapa yang boleh membeli BBM subsidi dan siapa yang tidak berhak," tutupnya.

Seperti diketahui Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menargetkan sistem pembelian BBM subsidi dengan cara non tunai ini bisa diterapkan pertengahan Oktober tahun ini.

Dengan sistem ini diharapkan data penjualan dan volume BBM subsidi yang disalurkan oleh badan penyalur BBM subsidi bisa tercatat dengan rinci sehingga memudahkan perhitungan subsidi BBM dalam APBN. Selain itu dengan sistem ini diyakini dapat menghindarkan dari upaya penyalahgunaan atau penyelundupan BBM subsidi.

(rrd/hen)