Seketaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto menilai, kuota BBM subsidi 48 juta KL sudah ditetapkan berdasarkan dan perhitungan cermat antara DPR dan pemerintah.
"Kuota tahun depan memang jumlahnya sama dengan kuota BBM tahun ini yakni 48 juta KL, walau ada tambahan kendaraan 8 juta mobil dan 1 juta motor tahun depan kuotanya cukup, dan diusahakan akan tetap cukup," ungkap Djoko kepada detikFinance, Rabu (13/11/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konsumsi BBM saat ini saja masih di bawah kuota, hingga akhir tahun konsumsinya bahkan ditargetkan di bawah 48 juta KL. Selain itu program pengendalian konsumsi BBM pemerintah berdasarkan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013 di mana mobil dinas, truk-truk tambang, kapal niaga dilarang mengonsumsi BBM subsdi," ujarnya.
Djoko menambahkan, keberhasilan program pengendalian tersebut baru mulai efektif berlaku di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi pada Juli 2013.
"Jadi kalau tahun depan kan hitungnya sejak Januari 2014, jadi penghematan dari pengendalian BBM subsidi akan makin besar," katanya.
Kemudian, Djoko juga meminta Pertamina memenuhi janjinya untuk menerapkan sistem Radio Frequency Identification (RFID) sudah selesai pada pertengahan 2014.
"Apalagi dengan selesainya program pemasangan RFID di 100 juta kendaraan pada pertengahan 2014 sesuai janji Pertamina, ditambah lagi ada kebijakan pembelian BBM non tunai, maka penghematan BBM subsidi akan tambah banyak lagi," tegasnya.
"Jadi yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana menagih realisasi janji-janji tersebut," tutupnya.
Seperti diketahui Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 210,7 triliun pada 2014 untuk subsidi BBM. Kenaikan belanja subsidi BBM adalah Rp 10,8 triliun atau 5,4% dari APBN Perubahan 2013 yang sebesar Rp 199,9 triliun.
Belanja pemerintah pada 2014 terdiri atas belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 1.249,9 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp 592,5 triliun. Sementara, anggaran subsidi energi terdiri atas belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan elpiji sebesar Rp 210,7 triliun, sementara subsidi listrik Rp 71,3 triliun.
(rrd/dnl)











































