Myanmar dan Laos Saja Berani Setop Ekspor Mineral Mentah, Indonesia?

Myanmar dan Laos Saja Berani Setop Ekspor Mineral Mentah, Indonesia?

Rista Rama Dhany - detikFinance
Rabu, 27 Nov 2013 11:48 WIB
Myanmar dan Laos Saja Berani Setop Ekspor Mineral Mentah, Indonesia?
Ilustrasi Foto: dok detikFinance
Nusa Dua - Negara-negara di ASEAN terkenal punya cadangan mineral tambang yang cukup besar, seperti Myanmar dan Laos. Dua negara itu sudah berani menghentikan ekspor mineral mentah, bagaimana dengan Indonesia?

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, R. Sukhyar mengatakan Myanmar dan Laos sudah lama sekali tidak lagi mengekspor mineral mentah yang dimilikinya.

"Myanmar iya, Laos iya, bahkan sudah lama sekali, mereka tidak perbolehkan ekspor raw material (mineral mentah)," kata Sukhyar ditemui di sela 13th ASEAN Senior Official Meeting on Minerals, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/11/2013).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sukhyar mengungkapkan, pelarangan ekspor mineral mentah merupakan gejala global, banyak negara yang melakukan ketentuan tersebut.

"Ini gejala global, semua negara melakukan itu, tidak hanya Myanmar dan Laos saja, tapi negara-negara di Afrika juga, kan poinnya negara-negara yang kaya resources pasti terbelakang, lalu muncul lah sebutan resources curse (kutukan sumber daya alam), jadi bagaimana semuannya fair business," ucapnya.

Sukhyar mencontohkan saat ini Indonesia mengekspor nickel ore ke China, sementara oleh China diolah menjadi stainless steel.

"Sementara stainless steel-nya kita beli dari China, kenapa bukannya diolah di sini (Indonesia) saja. Ini yang kita harapkan ada kerjasama antara negara-negara ASEAN, mbok China jangan hanya serap nickel ore, mbok dia (China) investasi di Indonesia," tegasnya.

Indonesia saat ini berencana melarang ekspor mineral mentahnya pada 12 Januari 2014 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Namun rencana pelarangan ekspor ini mendapat tentangan berbagai pihak terutama dari perusahaan mineral tambang yang beroperasi di Indonesia dengan alasan akan mengakibatkan penerimaan negara turun, banyaknya pemutusan tenaga kerja, mengakibatkan dua daerah akan bangkrut dan dampak lainnya lagi.

(rrd/ang)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads