Kemenkeu Buka Alasan Belum Dikabulkannya Insentif Pembangunan Kilang

Kemenkeu Buka Alasan Belum Dikabulkannya Insentif Pembangunan Kilang

Maikel Jefriando - detikFinance
Jumat, 06 Des 2013 12:54 WIB
Kemenkeu Buka Alasan Belum Dikabulkannya Insentif Pembangunan Kilang
Jakarta - Menteri ESDM Jero Wacik dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan sempat mengeluhkan soal belum keluarnya insentif dari Kementerian Keuangan kepada 2 investor yang ingin membangun kilang minyak di dalam negeri. Apa alasan Kemenkeu?

Adalah Kuwait Petroleum dan Saudi Aramco yang telah berminat membangun kilang minyak di Indonesia, asalkan insentif yang diminta dikabulkan.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, insentif yang diminta 2 investor ini di luar batas. Seperti permintaan lahan dan pembebasan pajak daerah. Sementara yang bisa disediakan pemerintah adalah tax holiday.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu Pertamina ngomong sembarangan saja. Itu banyak yang tidak bisa dilakukan, bukan hanya oleh Kemenkeu tapi oleh Pertaminanya sendiri. Pokoknya kita sudah mau memberi tax holiday, tinggal kita hitung berapa tahunnya. Cuma di luar itu memang kita ada yang nggak bisa, mereka minta tanah, mereka minta pembebasan pajak daerah," kata Bambang di Gedung BI, Jakarta, Jumat (6/12/2013).

Selain itu, permintaan yang tidak masuk akal oleh investor tersebut adalah soal bea masuk. Sementara minyak yang akan diolah pada kilang nantinya juga harus dari Kuwait. Sehingga negara tetap terhitung sebagai importir minyak.

"Minta pengenaan biaya masuk, masak minyaknya dari dia tapi dikenakan biaya masuk supaya harganya tinggi, kan nggak benar itu. Itu permintaan dari Kuwait," ungkapnya.

Kemudian, untuk tax holiday menurut Bambang juga ingin ada pelonggaran, yaitu pembebasan selama 30 tahun dan kemudian pajak dikenakan hanya 5%.

"Sekarang begini, kalau permintaannya 20 atau 30 tahun. Terus 5% seterusnya ya nggak bisa juga lah. Tax holiday kan gak bisa gitu. Tapi sekali lagi saya katakan, itu bukan tax holiday saja, banyak. Pajak daerah juga minta dibebaskan lah semua. Intinya mereka nggak mau bayar pajak. Itu seterusnya dari awal. Kalau tax holiday diminta 20-30 tahun, habis itu 5%. Padahal pajak badan kita 20%," terangnya.

Saat ini proses studi kelayakan atau feasibility study (FS) tengah berlangsung. Ini sudah berlangsung selama dua tahun, dan ditargetkan dalam waktu dekat akan selesai. Pemerintah tetap teguh untuk insentif yang akan diberikan.

Kemarin, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan, Kuwait Petroleum dan Saudi Aramco sudah mempunyai komitmen akan memberikan produksi BBM sebesar 600.000 barel atau masing-masing sebesar 300.000 barel per hari. Namun menunggu insentif yang dalam 2 tahun ini tidak dikabulkan.

Menteri ESDM Jero Wacik juga pernah mengakui, keberadaan kilang minyak baru sangat penting di tengah kondisi ketergantungan impor minyak yang tinggi. Apalagi kondisi rupiah yang terpuruk terhadap dolar, membuat impor minyak makin mahal.

Namun yang terjadi saat ini, tidak ada satupun kilang minyak baru yang mulai dibangun. Menurut Jero, kondisi ini terjadi karena pemerintah terlalu banyak berdebat.

"Saya sudah setujui, kenapa sekarang mandek, tanyalah Pak Menkeu (Menteri Keuangan Chatib Basri) di mana macetnya? Kalau saya ditanya kapan bangunnya ya kemarin sudah bikin, mau itu dananya dari APBN, mau swasta yang penting cepat bikin, terlalu banyak berdebat kita ini," kata Jero beberapa waktu lalu.

(mkj/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads