"Bagi BPKN, program pemasangan RFID ini melibatkan banyak kelas (golongan masyarakat) termasuknya mobil mewah jadi program ini terkesan salah arah termasuk untuk pembatasan penggunaan premium karena banyak mobil mewah yang rela antre. BPKN telah melakukan mekanisme melalui monitoring evaluasi di beberapa SPBU," ungkap Wakil Ketua BPKN Yusuf Shofi saat berdiskusi dengan media di Kantor Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2013).
BKPN pernah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mencabut secara keseluruhan subsidi BBM. Cara ini dilakukan agar penggunaan bahan bakar bisa dibatasi. Tetapi pemerintah justru memilih menaikkan harga BBM, ketimbang mencabut subsidi BBM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian Yusuf juga menyesalkan beredarnya informasi dari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab mengenai pungutan sejumlah uang tertentu untuk memasang RFID. Termasuk informasi yang tak benar mengenai denda jika masyarakat melewati batas waktu pemasangan RFID pada akhir November 2013 ini. Menurutnya ini adalah tugas dari instansi terkait agar sosialisasi sistem RFID bisa dilakukan dengan baik kepada para konsumen agar konsumen bisa mendapatkan informasi yang jelas.
"Informasi RFID bersifat asimetris yang hanya tahu banyak adalah pelaku usaha itu sendiri. Kemudian informasi juga masih simpang siur termasuk kapan terakhir RFID dipasang. Di banyak SPBU mengatakan pemasangan RFID berakhir tanggal 31 Desember 203. Itu yang meresahkan masyarakat," imbuhnya.Β
(wij/dnl)











































