Ahok Mau Cabut Subsidi BBM di DKI, Kemenkeu: Kami Sangat Mendukung!

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk mencabut subsidi BBM di ibu kota, sebagai langkah mengurangi macet dan menahan lajut pertambahan kendaraan. Rencana ini didukung Kementerian Keuangan.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya sangat mendukung rencana Pemprov DKI yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok).

"Sangat mendukung karena termasuk kategori 'distribusi tertutup BBM bersubsidi' yang sudah disepakati pemerintah dan DPR dalam APBN 2014. Mekanisme dan izin ada di Kementerian ESDM," kata Bambang kepada detikFinance, Sabtu (14/12/2013).

Penerapan kebijakan ini menurut Bambang tidak sulit. Semua tergantung komitemen dan ketegasan seluruh pihak. "Penerapannya juga bisa bertahap," kata Bambang.

Memang anggaran subsidi BBM ini selalu menekan anggaran pemerintah. Tahun ini saja, anggaran subsidi BBM mencapai Rp 200 triliun, dan diperkirakan akan naik hingga Rp 50 triliun.

Ahok kemarin mengatakan, Pemprov DKI ingin mengurangi macet dan menahan laju pertambahan kendaraan dengan mencabut subsidi BBM.

"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup, tinggal cabut," kata Ahok.

Menurut Ahok, tak perlu peraturan khusus untuk mencabut BBM bersubsidi di Jakarta. Pemprov DKI hanya tinggal berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Bila kebijakan ini terlaksana, maka tidak akan ada lagi BBM subsidi di ibu kota.

"Karena paling besar subsidi salah satunya di DKI. Kita minta ke ESDM untuk di DKI disetop, ini pusat. Nggak perlu aturan, tinggal bilang Pertamina nggak kirim," kata Ahok.

Rencana ini muncul karena masih mudah menemukan kendaraan yang seharusnya tak menggunakan BBM bersubsidi namun tetap menggunakannya. Salah satu contoh yang diambil Ahok adalah mobil murah.

"Makanya mobil murah jadi apa? Katanya Kementerian Perindustrian mobil murah nggak pakai BBM subsidi, mana di lapangan? Ya kan?!" kata Ahok.

Ahok menjelaskan, rencana ini akan dilanjutkan dengan pembatasan jalur yang bisa dilalui kendaraan bermotor. Sehingga dana yang digunakan untuk subsidi bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

"Sudahlah, sekarang kita buat aturan yang jelas. Nanti uangnya bisa bantu infrastruktur untuk kereta api atau apa gitu," tutup Ahok.

Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto juga mendukung rencana ini. "Wow berita gembira itu!" kata Djoko singkat.


(mkl/dnl)