Dukung Ahok Cabut Subsidi BBM di DKI, Ini Pernyataan Menkeu Chatib

Jakarta -

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencabut subsidi BBM di DKI Jakarta banyak dapat dukungan. Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan rencana tersebut sangat bagus.

Memang Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) mengatakan rencananya mencabut subsidi BBM di ibu kota bila semua pengadaan bus umum sudah datang. Pencabutan subsidi BBM ini adalah untuk mengurangi kemacetan dan menahan laju pertumbuhan kendaraan.

"Bagus sekali itu. Saya bisa pikirkan mekanismenya. Yang paling mudah adalah tidak jual premium di Jakarta," kata Chatib kepada detikFinance, Sabtu (14/12/2013).

Chatib mengatakan, tidak akan ada kerawanan penyelundupan BBM subsidi yang masuk ke DKI bila kebijakan ini dilakukan. Jadi orang yang mau membeli BBM subsidi harus ke luar Jakarta dulu.

Soal manfaat atau penghematan anggaran bila kebijakan ini diberlakukan, Chatib mengatakan akan dihitung dulu. "Tentu ada manfaatnya buat anggaran," tegas Chatib.

Dihubungi terpisah, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, Pemprov DKI harus berbicara kepada pemerintah pusat terlebih dahulu bila ingin menghapus subsidi BBM di ibu kota. Karena kebijakan subsidi BBM adalah kebijakan nasional.

"Bukan soal boleh atau tidak boleh. Intinya harus dibicarakan dengan pemerintah pusat. Bila sinkron ya bisa saja," ujar Askolani.

Ahok kemarin mengatakan, Pemprov DKI ingin mengurangi macet dan menahan laju pertambahan kendaraan dengan mencabut subsidi BBM.

"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup, tinggal cabut," kata Ahok.

Menurut Ahok, tak perlu peraturan khusus untuk mencabut BBM bersubsidi di Jakarta. Pemprov DKI hanya tinggal berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Bila kebijakan ini terlaksana, maka tidak akan ada lagi BBM subsidi di ibu kota.

"Karena paling besar subsidi salah satunya di DKI. Kita minta ke ESDM untuk di DKI disetop, ini pusat. Nggak perlu aturan, tinggal bilang Pertamina nggak kirim," kata Ahok.

Rencana ini muncul karena masih mudah menemukan kendaraan yang seharusnya tak menggunakan BBM bersubsidi namun tetap menggunakannya. Salah satu contoh yang diambil Ahok adalah mobil murah.

"Makanya mobil murah jadi apa? Katanya Kementerian Perindustrian mobil murah nggak pakai BBM subsidi, mana di lapangan? Ya kan?!" kata Ahok.

Ahok menjelaskan, rencana ini akan dilanjutkan dengan pembatasan jalur yang bisa dilalui kendaraan bermotor. Sehingga dana yang digunakan untuk subsidi bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

"Sudahlah, sekarang kita buat aturan yang jelas. Nanti uangnya bisa bantu infrastruktur untuk kereta api atau apa gitu," tutup Ahok.

(mkj/dnl)