Ahok Mau Hapus Subsidi BBM di DKI, Pengusaha SPBU: Konsepnya Harus Jelas

Jakarta - Rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) untuk menghapus subsidi BBM dari ibu kota ditanggapi oleh asosiasi pengusaha SPBU. Kebijakan penghapusan BBM subsidi dari DKI harus memiliki konsep yang jelas.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Punomohadi kepada detikFinance, Sabtu (14/12/2013).

"Wacana itu kan sebetulnya konsep lama yang dilontarkan lagi dengan momentum saat ini. Di mana pemerintah kesulitan menanggung beban subsidi BBM dalam APBN. Yang penting sebetulnya, jika baru sebatas wacana harus diwujudkan dalam bentuk konsep yang jelas," ujar Eri.

Nanti dalam konsep itu, Eri mengatakan, harus diatur dengan jelas bagaimana implementasi kebijakan tersebut. "Baru jika sudah final konsepnya, disimulasikan dulu sebelum diterapkan di masyarakat," kata Eri.

Ahok kemarin mengatakan, Pemprov DKI ingin mengurangi macet dan menahan laju pertambahan kendaraan dengan mencabut subsidi BBM.

"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup, tinggal cabut," kata Ahok.

Menurut Ahok, tak perlu peraturan khusus untuk mencabut BBM bersubsidi di Jakarta. Pemprov DKI hanya tinggal berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Bila kebijakan ini terlaksana, maka tidak akan ada lagi BBM subsidi di ibu kota.

"Karena paling besar subsidi salah satunya di DKI. Kita minta ke ESDM untuk di DKI disetop, ini pusat. Nggak perlu aturan, tinggal bilang Pertamina nggak kirim," kata Ahok.

Rencana ini muncul karena masih mudah menemukan kendaraan yang seharusnya tak menggunakan BBM bersubsidi namun tetap menggunakannya. Salah satu contoh yang diambil Ahok adalah mobil murah.

"Makanya mobil murah jadi apa? Katanya Kementerian Perindustrian mobil murah nggak pakai BBM subsidi, mana di lapangan? Ya kan?!" kata Ahok.

Ahok menjelaskan, rencana ini akan dilanjutkan dengan pembatasan jalur yang bisa dilalui kendaraan bermotor. Sehingga dana yang digunakan untuk subsidi bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

"Sudahlah, sekarang kita buat aturan yang jelas. Nanti uangnya bisa bantu infrastruktur untuk kereta api atau apa gitu," tutup Ahok.


(rrd/dnl)