Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan, rencana Ahok patut didukung penuh. Menurutnya menghapus subsidi BBM di tataran pemerintah daerah, bahkan menjadi kebijakan nasional menjadi sesuatu yang sangat bisa dilakukan.
Ia mencontohkan, bagaimana Vietnam tak menganut subsidi BBM di negaranya termasuk di kota besar seperti Ho Chi Minh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, harga BBM di Vietnam tidak disubsidi, semuanya mengikuti harga pasar. Hal yang sama pun dilakukan oleh India.
"Vietnam sejak merdeka (2 September 1945), sama dengan India tidak ada subsidi BBM sejak dulu," katanya.
Selain itu, Darmaningtyas menegaskan, masyarakat di Jawa relatif manja untuk urusan harga BBM. Padahal di luar Jawa, masyarakatnya sudah biasa dengan harga BBM mahal atau setara dengan harga BBM non subsidi di Jawa.
"Orang Kalimantan, Sulawesi dan Papua juga bayar BBM 2 kali lipat dari orang di Jawa kok. Jadi orang yang di Jawa yang minta BBM di subsidi itu manja saja," katanya.
Mendiang Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo pernah mengatakan ketiga negara seperti China, India, dan Vietnam justru lebih memilih memberikan subsidi transportasi umumnya daripada subsidi BBM.
"Di India maupun China, dan bahkan Vietnam tidak ada subsidi BBM tetapi transportasi umum disubsidi sehingga nyaman dan industri nasionalnya meningkat pesat," kata Widjajono awal tahun lalu.
Secara terpisah Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pertesktilan Indonesia (API) Benny Soetrisno mengatakan, Vietnam telah memberlakukan harga BBM Rp 11.000/liter, namun perekonomian negara pasca konflik tersebut justru kian bersinar.
"Di Vietnam saja harganya Rp 11.000/liter nggak bangkrut-bangkrut. Maju terus," kata Benny.
(hen/dru)