Ahok Mau Hapus Subsidi BBM di DKI, Ini Saran Kemenhub

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lewat Wakil Gubernur Basuki T. Purnama (Ahok) berencana menghapus subsidi BBM di ibu kota, bila kebutuhan bus umum terpenuhi. Apa tanggapan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)?

Menurut Dirjen Perhubngan Darat Kemenhub Suroyo Alimoeso, saat iin yang paling pantas disubsidi adalah transportasi umum. Saat BBM bersubsidi dihapus, maka orang akan beralih ke transportasi umum. Karena itu, subsidi perlu dialihkan untuk pembenahan transportasi umum.

"Iya nanti orang bakal beralih ke transportasi umum. Dan yang disubsidi itu transportasi umum saja," ungkap Suroyo di Hotel Millenium, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (16/12/2013).

Transportasi umum merupakan fasilitas yang bisa digunakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Sehingga anggaran subsidi yang ratusan triliun rupiah yang digelontorkan selama ini lebih tepat sasaran.

"Kalau subsidi transportasi umum itu kan lebih baik. Artinya diberikan subsidi kepada masyaraakat umum kan. Sangat menguntungkan masyarakat kelas bawah," jelasnya.

Akan tetapi, Suroyo menambahkan, langkah tersebut juga harus tetap melihat kondisi nyata di lapangan. Sebab beberapa dampak yang akan ditimbulkan juga harus menjadi perhatian.

"Semua itu melihat the real condition. Kalau masyarakat udah siap dengan kondisi itu. Iya kan nggak apa-apa," terangnya.

Ahok pekan lalu mengatakan, Pemprov DKI ingin mengurangi macet dan menahan laju pertambahan kendaraan dengan mencabut subsidi BBM.

"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup, tinggal cabut," kata Ahok.

Menurut Ahok, tak perlu peraturan khusus untuk mencabut BBM bersubsidi di Jakarta. Pemprov DKI hanya tinggal berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Bila kebijakan ini terlaksana, maka tidak akan ada lagi BBM subsidi di ibu kota.

"Karena paling besar subsidi salah satunya di DKI. Kita minta ke ESDM untuk di DKI disetop, ini pusat. Nggak perlu aturan, tinggal bilang Pertamina nggak kirim," kata Ahok.

Rencana ini muncul karena masih mudah menemukan kendaraan yang seharusnya tak menggunakan BBM bersubsidi namun tetap menggunakannya. Salah satu contoh yang diambil Ahok adalah mobil murah.

"Makanya mobil murah jadi apa? Katanya Kementerian Perindustrian mobil murah nggak pakai BBM subsidi, mana di lapangan? Ya kan?!" kata Ahok.

Ahok menjelaskan, rencana ini akan dilanjutkan dengan pembatasan jalur yang bisa dilalui kendaraan bermotor. Sehingga dana yang digunakan untuk subsidi bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

"Sudahlah, sekarang kita buat aturan yang jelas. Nanti uangnya bisa bantu infrastruktur untuk kereta api atau apa gitu," tutup Ahok.

(mkl/dnl)