Selain Hapus BBM Subsidi, Ahok Harus Lakukan 3 Hal Ini

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta apabila kebutuhan bus umum terpenuhi. Hal ini dinilai masih tidak cukup untuk mengurai kemacetan karena masih perlu banyak penambahan kebijakan lainnya.

Pertama, mendorong agar kapasitas jalan yang di Jakarta bisa seimbang dengan kendaraan yang melintasinya, seperti penambahan kapasitas jalan.

"Harus ada pemerataan demand management. Seperti menjangkau kapasitas jalan dengan kendaraan pribadi yang harus dilewatinya," ungkap Kepala Humas Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bambang S Ervan di Hotel Millenium, Jalan Kebun Sirih, Jakarta, Senin (16/12/2013)

Kedua, adalah pengenaan tarif parkir yang tinggi untuk beberapa area. Sehingga para pengguna kendaraan lebih merasa efisien dengan menggunakan transportasi umum.

"Daerah yang padat dengan kendaraan harusnya dikenakan biaya parkir yang tinggi," jelasnya.

Ketiga, ada penindakan hukum yang tegas untuk mobil pribadi yang parkir sembarangan. Artinya ada penutupan celah untuk masyarakat yang mencoba menghindari biaya parkir.

"Penegakan disiplin tadi itu juga harus. Parkir sembarangan itu harus ditindak keras. Dikasih hukuman yang berat," ujar Bambang.

Ia menilai kebijakan untuk menyelesaikan persoalan di ibu kota harus secara komprehensif, agar masyarakat bisa terjadi di masalah.

"Kalau nggak ya percuma juga. Di samping ada penghapusan subsidi BBM tapi kebijakan yang lain harus tetap dilakukan. Kami tetap mendukung, tapi benar-benar dilakukan secara komprehensif," katanya.

(mkl/hen)