Jero mengungkapkan salah satu pertimbangan adalah catatan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yang tidak boleh menghapus BBM Subsidi, dengan syarat harus tepat sasaran.
"Karena ada note (catatan) dari DPR subsidi tidak boleh dihapus. Subsidi harus tetap ada tapi harus tepat sasaran," kata Jero di kantornya, Jakarta, Selasa (17/12/2013)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang susah ini kan membuat tepat sasaran. Jadi orang yang kurang mampu lah yang pantes dan mendapatkan subsidi. Jadi kami terus melakukan kajian dengan komisi VII DPR," katanya.
Jero menambahkan ini tidak hanya untuk subsidi BBM. Namun juga cara untuk mengurangi subsidi listrik agar lebih tepat sasaran. Pemerintah menurutnya harus bersikap bijak dalam mengambil kebijakan subsidi.
"Pikiran untuk mengurangi subsidi secara bertahap, baik subsidi BBM, maupun subsidi listrik itu kan di satu sisi ada usul itu, di sisi lain ada yang bilang jangan. Nah pemerintah kan harus memikirkan semua dan rakyat yang kurang mampu," terang Jero.
(mkl/hen)











































