.webp)
Menanggapi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghapus subsidi BBM di ibu kota, Menko Perekonomian Hatta Rajasa setuju. Namun orang miskin tetap harus disubsidi yang bukan dalam bentuk harga BBM.
"Maksudnya Pak Ahok saya yakin subsidinya tak diberikan dalam bentuk BBM, tapi bisa diberi dalam bentuk lain seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kalau menurut saya, itu bagus. Yang penting rakyat miskin harus diberi subsidi. Tapi subsidi kan tak harus BBM, bisa dalam bentuk lain. Tapi tetap negara harus berisubsidi ke warga negaranya yang lemah," papar Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (17/12/2013).
Hatta mengatakan, soal penghapusan subsidi seperti yang direncanakan Ahok, sudah diimplementasikan di sejumlah wilayah. Contohnya di Batam, yang sudah menerapkan harga listrik tanpa subsidi, karena daya beli warganya cukup kuat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jadi, menurut Hatta, memang harus dicari cara agar subsidi diberikan dengan tepat sasaran, bukan malah digunakan oleh orang-orang mampu yang tak berhak disubsidi.
"Yang nggak boleh itu sudah punya mobil, sudah kaya, masang RFID supaya dapat (BBM) subsidi. Nah itu yang nggak benar," tegas Hatta.
Dia mengatakan, tetap perlu ada subsidi bagi masyarakat di Jakarta, karena tidak semua masyarakat Jakarta kaya. Selain itu, subsidi BBM menurut Hatta tetap harus diberikan.
"UU kita tak bolehkan harga keekonomian tuk bersubsidi. Misal harga bensin premium di market Rp 10.000, maka nggak boleh dijual Rp 10.000. Nggak boleh, sudah di judicial review oleh MK (Mahkamah Konstitusi). Tetap harus ada subsidi," jelas Hatta.
Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) pekan lalu mengatakan, Pemprov DKI ingin mengurangi macet dan menahan laju pertambahan kendaraan dengan mencabut subsidi BBM.
"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup, tinggal cabut," kata Ahok.
Menurut Ahok, tak perlu peraturan khusus untuk mencabut BBM bersubsidi di Jakarta. Pemprov DKI hanya tinggal berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Bila kebijakan ini terlaksana, maka tidak akan ada lagi BBM subsidi di ibu kota.
"Karena paling besar subsidi salah satunya di DKI. Kita minta ke ESDM untuk di DKI disetop, ini pusat. Nggak perlu aturan, tinggal bilang Pertamina nggak kirim," kata Ahok.
Rencana ini muncul karena masih mudah menemukan kendaraan yang seharusnya tak menggunakan BBM bersubsidi namun tetap menggunakannya. Salah satu contoh yang diambil Ahok adalah mobil murah.
"Makanya mobil murah jadi apa? Katanya Kementerian Perindustrian mobil murah nggak pakai BBM subsidi, mana di lapangan? Ya kan?!" kata Ahok.
Ahok menjelaskan, rencana ini akan dilanjutkan dengan pembatasan jalur yang bisa dilalui kendaraan bermotor. Sehingga dana yang digunakan untuk subsidi bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
"Sudahlah, sekarang kita buat aturan yang jelas. Nanti uangnya bisa bantu infrastruktur untuk kereta api atau apa gitu," tutup Ahok. (dnl/hen)
