"Pertamina tidak dalam posisi setuju atau tidak, namun yang patut disadari apakah seluruh warga di DKI sudah mampu semua? Bagaimana dengan tukang ojek, bagaimana para pekerja yang ekonominya menengah ke bawah, apakah harus dipaksa juga membeli BBM subsidi?," ungkap Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir kepada detikFinance ditemui disela Pertamina Energy Outlock 2014 di Ritz Carlton, Selasa (17/12/2013).
Ali mengatakan apalagi tidak semua kendaraan yang beredar merupakan kendaraan warga Jakarta. "Yang beredar di Jakarta ini kan tidak hanya kendaraan warga Jakarta, ada warga Depok, Tangerang, Bekasi dan lainnya," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan masih ada kendaraan menengah ke bawah baik mobil maupun motor yang digunakan warga untuk kegiatan ekonomi mereka, ya apa dipaksa harus beli BBM non subsidi," tegas Ali.
Ahok pekan lalu mengatakan, Pemprov DKI ingin mengurangi macet dan menahan laju pertambahan kendaraan dengan mencabut subsidi BBM.
"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup, tinggal cabut," kata Ahok.
Menurut Ahok, tak perlu peraturan khusus untuk mencabut BBM bersubsidi di Jakarta. Pemprov DKI hanya tinggal berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Bila kebijakan ini terlaksana, maka tidak akan ada lagi BBM subsidi di ibu kota.
"Karena paling besar subsidi salah satunya di DKI. Kita minta ke ESDM untuk di DKI disetop, ini pusat. Nggak perlu aturan, tinggal bilang Pertamina nggak kirim," kata Ahok.
Rencana ini muncul karena masih mudah menemukan kendaraan yang seharusnya tak menggunakan BBM bersubsidi namun tetap menggunakannya. Salah satu contoh yang diambil Ahok adalah mobil murah.
(rrd/dru)











































