.webp)
"Alasan pertama untuk mendorong warga masuk ke transportasi massal atau umum," kata Jokowi saat ditemui usai acara Peringatan Hari Ibu di Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Timur, Rabu (18/12/2013).
Sementara alasan kedua, lanjut Jokowi, adalah untuk mengurangi beban subsidi BBM yang ditanggung pemerintah. Apalagi, selama ini sekitar 70% alokasi subsidi BBM dinikmati oleh orang yang tak berhak. Tahun ini saja, pemerintah harus mengeluarkan Rp 200 triliun lebih guna menanggung subsidi BBM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pekan lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) mengatakan, Pemprov DKI ingin mengurangi macet dan menahan laju pertambahan kendaraan dengan mencabut subsidi BBM.
"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup, tinggal cabut," kata Ahok.
Menurut Ahok, tak perlu peraturan khusus untuk mencabut BBM bersubsidi di Jakarta. Pemprov DKI hanya tinggal berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Bila kebijakan ini terlaksana, maka tidak akan ada lagi BBM subsidi di ibu kota.
"Karena paling besar subsidi salah satunya di DKI. Kita minta ke ESDM untuk di DKI disetop, ini pusat. Nggak perlu aturan, tinggal bilang Pertamina nggak kirim," kata Ahok.
Rencana ini muncul karena masih mudah menemukan kendaraan yang seharusnya tak menggunakan BBM bersubsidi namun tetap menggunakannya. Salah satu contoh yang diambil Ahok adalah mobil murah.
"Makanya mobil murah jadi apa? Katanya Kementerian Perindustrian mobil murah nggak pakai BBM subsidi, mana di lapangan? Ya kan?!" kata Ahok.
Ahok menjelaskan, rencana ini akan dilanjutkan dengan pembatasan jalur yang bisa dilalui kendaraan bermotor. Sehingga dana yang digunakan untuk subsidi bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
"Sudahlah, sekarang kita buat aturan yang jelas. Nanti uangnya bisa bantu infrastruktur untuk kereta api atau apa gitu," tutup Ahok.
Berikut tanggapan sejumlah pejabat negara terkait rencana Pemprov DKI menghapus subsidi BBM.
(bil/dnl)
