Jokowi-Ahok Mau Hapus Subsidi BBM di DKI, Ini Saran Pengusaha

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk mencabut subsidi BBM di ibu kota, tujuannya mengurangi macet dan masyarakat terdorong naik angkutan umum. Pengusaha di DKI punya saran untuk Pemprov DKI.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang memberi masukan kepada Pemprov DKI. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum rencana itu benar-benar direalisasikan.

"Ide dan gagasan Pak Ahok itu sah-sah saja, tetapi ada beberapa hal yang mesti dipikirkan seperti faktor keadilan," kata Sarman kepada detikFinance, Rabu (18/12/2013).

Menurut Sarman, rencana Ahok mencabut subsidi BBM dibatasi oleh sebuah undang-undang yang menyebut seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan subsidi BBM. Apalagi kata Sarman, DKI Jakarta adalah tempat perputaran uang paling besar di Indonesia. Maka tidak pas bila hanya subsidi BBM di Jakarta yang dicabut.

"Jakarta tempat perputaran uang paling besar di Indonesia mengapa tidak disamakan dengan yang lain? Kurang bijak rasanya bila Ahok berencana untuk mengurangi kemacetan Jakarta dengan mencabut subsidi BBM," imbuhnya.

Masukan lainnya adalah, bila rencana ini benar-benar ingin direalisasikan, Ahok harus membuat peraturan yang tegas. Peraturan ini dibuat agar tidak terjadi kontroversi di kalangan masyarakat.

"Hak yang lain perlu adanya peraturan yang kuat artinya kalau subsidi BBM ini dihapuskan maka akan terjadi suatu kontroversi di masyarakat. Hal-hal semacam ini yang perlu dicermati secara mendalam," tuturnya.

Pengusaha juga tak mau ambil suara apakah setuju atau menolak atas rencana Ahok. Bagi pengusaha ide yang digagas Ahok cukup baik, tetapi perlu kajian yang matang sebelum rencana itu direalisasikan secara mendalam.

"Jadi bukan setuju atau tidak setuju. Jujur saya katakan ide ini cukup bagus tetapi perlu dicermati kembali. Apalagi tujuannya semata-mata hanya untuk mengurangi kemacetan jangan hanya cara seperti itu serasa kurang bijak. Jadi perlu dipikirkan dan diperhatikan secara matang," cetusnya.

Hari ini, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ada 2 alasan mengapa subsidi BBM akan dihapus. "Alasan pertama untuk mendorong warga masuk ke transportasi massal atau umum," kata Jokowi saat ditemui usai acara Peringatan Hari Ibu di Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah.

Sementara alasan kedua, lanjut Jokowi, adalah untuk mengurangi beban subsidi BBM yang ditanggung pemerintah. Apalagi, selama ini sekitar 70% alokasi subsidi BBM dinikmati oleh orang yang tak berhak. Tahun ini saja, pemerintah harus mengeluarkan Rp 200 triliun lebih guna menanggung subsidi BBM.

"Jadi untuk DKI, kalau itu (penghapusan subsidi BBM) diberlakukan, akan mendorong warga masuk ke transportasi massal," tegas Jokowi lagi.


(wij/dnl)